SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) 2026 di Hotel Tentrem, Semarang, Selasa (12/5/2026). Forum tersebut mempertemukan 10 provinsi anggota untuk memperkuat konektivitas antarwilayah demi mendukung swasembada pangan dan ketahanan energi nasional.
Rakergub FKD-MPU 2026 mengusung tema “Sinergi MPU 2026: Memperkuat Konektivitas Antarwilayah Menuju Swasembada Pangan dan Ketahanan Energi Nasional”. Pemerintah daerah memanfaatkan forum itu sebagai ruang koordinasi menghadapi tantangan pangan dan energi, termasuk ancaman musim kemarau panjang akibat El Niño pada 2026 hingga 2027.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membuka langsung rapat kerja tersebut sebagai tuan rumah. Forum juga menghadirkan Wakil Gubernur DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat (NTB), serta pimpinan delegasi dari Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca juga: Pelantikan Anggota DPRD Sumenep 2024-2029: Sinergi Eksekutif dan Legislatif Demi Kemajuan Daerah
Dalam pertemuan itu, sejumlah pejabat pemerintah pusat memaparkan strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi berkelanjutan. Ia menilai koordinasi lintas kementerian, optimalisasi APBD, serta kerja sama antardaerah menjadi faktor penting dalam mendukung program strategis nasional.
Pelaksana Harian Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Tin Latifah, memaparkan proyeksi dampak El Nino terhadap ketersediaan pangan di 10 provinsi anggota MPU. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat sistem peringatan dini wilayah rawan gagal panen, memperluas diversifikasi pangan lokal, dan meningkatkan cadangan pangan daerah sebagai langkah mitigasi.
Dari sektor energi, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, mengajak pemerintah daerah mengambil peran aktif dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Menurut dia, pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola energi, membuka peluang investasi, dan mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) melalui transisi energi yang berkeadilan.
Rakergub FKD-MPU 2026 juga menghadirkan diskusi panel bersama kepala daerah anggota MPU dan delegasi dari dua provinsi mitra, yakni Maluku Utara dan Kepulauan Riau.
Baca juga: DPRD Jatim Soroti Capaian Pendidikan dan Kesehatan 2025, Literasi hingga Layanan Kesehatan Belum Maksimal
Forum tersebut membahas berbagai strategi menghadapi musim kemarau panjang akibat El Nino 2026-2027, mulai dari penguatan cadangan pangan, distribusi surplus pangan antarprovinsi, efisiensi energi, pengembangan green energy, hingga dukungan program dan anggaran terhadap Rencana Aksi enam bidang Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahun 2027.
Rakergub FKD-MPU 2026 menghasilkan enam kesepakatan strategis yang tertuang dalam Berita Acara Rakergub dan ditandatangani seluruh pimpinan delegasi provinsi anggota MPU.
Berikut enam poin kesepakatan tersebut:
Memperkuat ketahanan pangan terpadu untuk menghadapi dampak El Niño terhadap produksi pertanian di provinsi anggota FKD-MPU.
Mendorong kerja sama antar-BUMD bidang pangan di seluruh provinsi anggota MPU.
Memperkuat ketahanan energi sebagai respons terhadap dinamika dan krisis energi global.
Mengimplementasikan Rencana Aksi Perjanjian Kerja Sama FKD-MPU secara konsisten pada Tahun Anggaran 2027.
Mendukung Program Kerja Prioritas Nasional bidang infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, termasuk pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa.
Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap seluruh hasil kesepakatan Rakergub FKD-MPU 2026.
Penandatanganan berita acara tersebut menjadi simbol komitmen bersama 10 provinsi anggota FKD-MPU dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus menjadi motor penggerak sinergi antardaerah demi mendukung agenda strategis nasional menuju Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan.
