JAKARTA – Pemerintah terus mengkaji kelanjutan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini berlaku satu hari dalam sepekan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa arah kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada perkembangan harga minyak dunia.
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan WFH sebagai langkah efisiensi di tengah lonjakan harga energi global. Oleh sebab itu, pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum melihat tren harga minyak ke depan.
“Kami akan memantau terlebih dahulu perkembangan harga minyak dunia. Kalau masih perlu penghematan, kebijakan ini bisa dilanjutkan. Namun, jika kondisi membaik, sistem kerja bisa kembali normal,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Saat ini, pemerintah memberlakukan WFH bagi ASN setiap hari Jumat sejak 1 April 2026. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menekan konsumsi energi sekaligus menjaga efisiensi anggaran negara.
Purbaya menilai kebijakan pembatasan kehadiran fisik di kantor tidak memberikan dampak negatif terhadap ekonomi. Bahkan, ia melihat potensi dampak yang cenderung netral hingga positif.
“Dampaknya relatif netral, bahkan bisa positif bagi perekonomian. Memang ada faktor lain yang sempat memperlambat ekonomi, tetapi kami optimistis bisa segera memperbaikinya,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa implementasi WFH pada pekan pertama berjalan dengan baik.
Menurut Rini, instansi pemerintah pusat mampu menjalankan kebijakan tersebut tanpa mengganggu kinerja. Ia juga menilai pengalaman selama pandemi COVID-19 membantu kelancaran pelaksanaan WFH saat ini.
“Hasil evaluasi awal menunjukkan kondisi yang cukup menggembirakan. Instansi pemerintah tetap produktif dan mampu menjaga kinerja secara optimal,” kata Rini dalam keterangan tertulis.
Pemerintah memastikan akan terus melakukan evaluasi secara berkala guna menyesuaikan kebijakan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan nasional.
