JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan penyaluran bantuan pascabencana senilai lebih dari Rp1 triliun untuk wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pemerintah menjadwalkan penyaluran bantuan tahap lanjutan tersebut mulai pekan depan setelah proses verifikasi data masyarakat terdampak selesai dilakukan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bantuan itu menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dijalankan melalui Satuan Tugas (Satgas) di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Tahap pertama sudah kami salurkan hampir Rp1 triliun, dan minggu depan Insyaallah kami akan menyalurkan berdasarkan data-data yang terverifikasi dari beberapa kabupaten kota di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, nilainya lebih dari Rp1 triliun,” kata Gus Ipul usai menerima audiensi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).
Baca juga: Jatim Gulirkan Bantuan Pendidikan 2025 Senilai Rp48 Miliar untuk Tekan Putus Sekolah
Gus Ipul menjelaskan bantuan kebencanaan tersebut meliputi santunan kematian bagi keluarga korban, bantuan luka berat sebesar Rp5 juta, bantuan stimulan sosial ekonomi, bantuan isian rumah, hingga jaminan hidup selama tiga bulan bagi warga terdampak.
“Kami ditugaskan Presiden melalui Satgas yang dibimbing oleh Pak Mendagri untuk menyalurkan bantuan kebencanaan berupa santunan kematian untuk keluarga korban, santunan untuk luka-luka berat sebesar Rp5 juta, lalu ada bantuan stimulan sosial ekonomi, isian rumah, dan jaminan hidup selama tiga bulan,” ujarnya.
Selain bantuan pascabencana, Kemensos memastikan penyaluran bantuan sosial reguler tetap berjalan. Saat ini, pemerintah sedang memproses pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) triwulan kedua tahun 2026.
“Alhamdulillah semua jalan sekarang sedang berproses untuk bantuan sosial PKH dan bantuan pangan non-tunai triwulan kedua,” tutur Gus Ipul.
Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh juga mengusulkan perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi masyarakat terdampak bencana.
Baca juga: Kelompok UMKM Two Brother Desa Gedugan Meningkat Setelah Mendapatkan Bantuan dari SKK Migas Medco Energi
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan bencana yang terjadi telah meningkatkan angka kemiskinan di sejumlah wilayah di Aceh. Menurutnya, banyak warga yang sebelumnya berada pada kategori ekonomi menengah kini turun menjadi kelompok rentan akibat dampak bencana.
“Oleh karena itu, kami mengusulkan sesuai usulan kami yang dulu, kami memohon ada 800 ribu masyarakat Aceh agar ditanggungkan dengan dana Kemensos untuk PBI JK,” kata Fadhlullah.
Ia menyebut hingga saat ini sekitar 400 ribu penerima PBI JK telah mendapatkan bantuan dari Kemensos. Selain itu, Pemprov Aceh juga meminta pemerintah pusat segera menyalurkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pascabencana khusus Aceh sebesar Rp1,039 triliun guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap dengan bantuan yang saat ini usulan ABT untuk pasca bencana khusus untuk Aceh ada Rp1 triliun lebih agar secepat mungkin bisa disalurkan, agar mereka di sana bisa mendapatkan dan ada pertumbuhan ekonomi yang cepat di Aceh,” pungkasnya.
