BOGOR – Dugaan aktivitas peredaran obat keras daftar G di wilayah Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, kembali menjadi perhatian. Informasi mengenai aktivitas tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada pihak kepolisian, namun aktivitas yang dilaporkan masih berlangsung hingga Minggu (27/9/2026).
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tindak lanjut aparat terhadap informasi masyarakat terkait dugaan penjualan obat keras tanpa izin di wilayah hukum Polsek Gunung Sindur.
Sebelumnya, tim media mendatangi Polsek Gunung Sindur pada Jumat (25/9/2026) untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan aktivitas penjualan obat keras daftar G di sebuah gang buntu kawasan Kampung Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur.
Baca juga: Penemuan Mayat Pria di Bogor, Korban Diduga Meninggal Dua Bulan di Dalam Rumahnya
Menurut informasi yang diperoleh tim media, pihak kepolisian saat itu tidak menerima laporan informasi tersebut. Sementara itu, aktivitas yang menjadi objek informasi kembali disebut masih berjalan.
Temuan tersebut mendorong permintaan agar aparat melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi yang diinformasikan. Masyarakat juga berharap kepolisian membenarkan setiap informasi terkait dugaan peredaran obat keras sesuai prosedur yang berlaku.
Seorang pelanggan yang ditemui di lokasi menyebutkan harga obat yang diduga Tramadol mencapai Rp20.000 per butir.
Baca juga: Badan Geologi Pastikan Video Erupsi Gunung Anak Krakatau yang Viral di Media Sosial adalah Hoaks
“Masih buka, Tramadol naik Rp20.000 per biji, nggak jadi beli akhirnya gue,” ujar pelanggan tersebut.
Masyarakat Minta Polisi Lakukan Pengecekan
Dugaan peredaran obat keras tanpa izin dan tanpa pengawasan tenaga kesehatan dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat. Oleh karena itu, informasi mengenai lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi perlu mendapatkan verifikasi dan tindak lanjut dari aparat yang berwenang.
Masyarakat meminta kepolisian tidak menghentikan informasi penerimaan, tetapi melakukan pemeriksaan lapangan dan penyelidikan jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Baca juga: Diskominfo Sumenep Tetapkan Daftar Satu Data 2026, Perkuat Kebijakan Berbasis Data Berita
Tim media juga berencana menyampaikan informasi beserta dokumentasi yang dimiliki kepada instansi terkait. Langkah tersebut bertujuan agar pihak yang berwenang dapat memeriksa kebenaran informasi dan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum jika menemukan pelanggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan dari Polsek Gunung Sindur mengenai alasannya termasuk tidak menerima informasi yang disampaikan sebelumnya. Belum ada pula keterangan resmi mengenai langkah yang telah dilakukan terhadap lokasi yang dimaksud.
Tim media akan meminta klarifikasi kepada pihak terkait, termasuk Polsek Gunung Sindur dan instansi kepolisian di tingkat yang lebih tinggi, mengenai tindak lanjut atas informasi dugaan peredaran obat keras tersebut.
Catatan : Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini perlu dipahami sebagai informasi yang masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak yang berwenang. Penyebutan lokasi maupun jenis obat tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya tindak pidana sebelum aparat melakukan pemeriksaan dan menetapkan fakta hukum.
