JAWA BARAT – Gubernur Dedi Mulyadi mengambil langkah strategis dengan mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2 triliun kepada Bank BJB. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan menggunakan dana tersebut untuk menuntaskan sejumlah proyek infrastruktur berskala besar.
Dedi menyampaikan langsung kebijakan tersebut di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (26/2/2026). Ia menjelaskan, keputusan itu muncul setelah pemerintah pusat memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada berkurangnya kapasitas fiskal Jawa Barat hingga hampir Rp2,4 triliun.
“Saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun. Pemprov Jawa Barat meminjam dana untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur,” tegas Dedi.
Menurutnya, Pemprov Jawa Barat akan memfokuskan penggunaan dana pinjaman tersebut untuk mempercepat pembangunan proyek strategis seperti jembatan layang, underpass, serta pengembangan jalur Puncak Dua. Proyek-proyek besar itu dinilai penting untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Meski belum merinci lokasi proyek secara detail, Dedi memastikan seluruh pembangunan masuk dalam skala prioritas daerah. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan mencicil pinjaman tersebut hingga lunas pada tahun 2030.
Mantan Bupati Purwakarta itu menekankan komitmennya agar masa kepemimpinannya tidak meninggalkan beban utang bagi gubernur berikutnya.
“Cicilan sampai 2030, selama saya memimpin. Tidak boleh lebih,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, Pemprov Jawa Barat berharap tetap mampu menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur meski menghadapi tekanan fiskal akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
