JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat dari kelompok ekonomi sangat mampu, khususnya desil 9 dan 10, tidak membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Bahlil menilai subsidi BBM seharusnya pemerintah salurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Ia tidak ingin masyarakat yang berhak menerima subsidi justru kesulitan memperoleh BBM akibat tingginya konsumsi dari kelompok ekonomi mampu.
“Ya sudahlah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima,” kata Bahlil, dikutip dari Kompas.com, Rabu (19/8/2026).
Desil 9 dan 10 Masuk Kelompok Ekonomi Teratas
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menempatkan desil 9 dan 10 sebagai kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Sebaliknya, desil 1 hingga 5 mencakup kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah dan menjadi prioritas pemerintah dalam pemberian bantuan sosial.
Pemerintah kini mengkaji penggunaan data desil untuk mengatur akses masyarakat terhadap BBM subsidi. Namun, Bahlil menegaskan pemerintah masih melakukan pembahasan mengenai skema tersebut.
“Pembatasan Pertalite, sekarang kita masih dalam kajian, lagi dikaji,” ujar Bahlil.
Pembelian BBM Subsidi Saat Ini Memiliki Batas Harian
Pemerintah saat ini sudah menerapkan batas pembelian BBM subsidi untuk jenis Pertalite dan Biosolar.
Untuk kendaraan seperti bus dan truk, pemerintah menetapkan batas pembelian maksimal 200 liter per hari. Sementara itu, kendaraan biasa memiliki batas pembelian maksimal 50 liter per hari.
Pemerintah masih mengevaluasi aturan tersebut untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan lebih tepat sasaran.
Selain Bahlil, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mendorong pemerintah memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi agar kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi tidak ikut menikmati subsidi yang seharusnya pemerintah berikan kepada kelompok yang membutuhkan.
“Yang desil 10 lah, yang orang-orang kaya itu enggak berhak beli itu ya,” kata Purbaya, Selasa.
Pemerintah Waspadai Lonjakan Konsumsi BBM Subsidi
Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam mengendalikan anggaran subsidi BBM menjelang penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Fluktuasi harga minyak dunia, termasuk dampak ketegangan di kawasan Timur Tengah, menjadi salah satu faktor yang pemerintah perhatikan. Jika konsumsi BBM subsidi terus meningkat, tekanan terhadap anggaran negara berpotensi semakin besar.
Data semester I 2026 menunjukkan volume penyaluran BBM subsidi meningkat 7,8 persen menjadi 7.989,5 ribu kiloliter.
Pada periode yang sama, konsumsi BBM nonsubsidi justru mengalami penurunan. Perubahan pola konsumsi tersebut menunjukkan semakin banyak konsumen beralih dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi karena perbedaan harga.
Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development (CFESD) Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Indra Abra Tallatov mengatakan pangsa konsumsi Pertalite meningkat dari 75,4 persen menjadi 80,3 persen.
Sebaliknya, pangsa konsumsi Pertamax turun dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen.
“Di sisi lain, migrasi konsumen ke BBM bersubsidi, dengan pangsa Pertalite meningkat dari 75,4 persen menjadi 80,3 persen, sementara konsumen Pertamax turun dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen yang mengindikasikan bahwa perbedaan harga semakin memengaruhi perilaku konsumsi,” jelas Indra, Selasa.
Subsidi BBM Jadi Perhatian dalam RAPBN 2027
Perubahan pola konsumsi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena peningkatan konsumsi BBM subsidi dapat meningkatkan beban fiskal.
Di sisi lain, kenaikan biaya energi juga berpotensi memengaruhi daya saing industri dalam negeri. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi secara lebih luas.
Karena itu, pemerintah terus mengkaji mekanisme penyaluran subsidi agar manfaatnya benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga kesehatan anggaran negara.
