JAWA BARAT – Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat mencatat surplus regional Rp22,02 triliun hingga akhir Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut capaian tersebut berasal dari pendapatan negara sebesar Rp85,61 triliun dan belanja negara Rp63,59 triliun.
Purbaya menyampaikan capaian itu setelah melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026). Kunjungan tersebut bertujuan mengevaluasi pelaksanaan APBN hingga akhir Juli.
Evaluasi mencakup pendapatan negara, belanja pemerintah pusat, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa, serta sejumlah program prioritas pemerintah.
“Setiap rupiah APBN harus terus bekerja, bukan hanya tercatat sebagai angka realisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” kata Purbaya dalam keterangannya, Selasa (25/8/2026).
Pendapatan Negara Jabar Tembus Rp85,61 Triliun
Pendapatan negara di Jawa Barat mencapai Rp85,61 triliun atau 45,41 persen dari target. Angka tersebut tumbuh 6,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp81,30 triliun. Angka itu terdiri atas penerimaan pajak Rp63,84 triliun yang tumbuh 10,41 persen serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp17,46 triliun.
Sementara itu, peningkatan belanja kementerian/lembaga terutama berasal dari belanja modal. Realisasi belanja modal mencapai Rp3,11 triliun atau melonjak 115,37 persen dibandingkan Juli 2025.
Penyaluran TKD dan Dana Desa juga mencapai Rp36,98 triliun. Nilai tersebut terdiri atas TKD sebesar Rp35,46 triliun dan Dana Desa Rp1,52 triliun.
APBN Jabar Dorong Aktivitas Ekonomi
Purbaya menegaskan pemerintah ingin memastikan APBN tidak sekadar menunjukkan angka penyerapan anggaran. Menurut dia, belanja negara harus mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah mengarahkan dukungan fiskal melalui sejumlah program prioritas. Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), pembiayaan perumahan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta penguatan ketahanan pangan dan energi.
Dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha juga terus berjalan. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat mencapai Rp23,24 triliun untuk 357,3 ribu debitur.
Selain itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp1,31 triliun dan menjangkau 226,4 ribu pelaku usaha.
Ekonomi Jabar Tumbuh 5,73 Persen
Kinerja APBN Jawa Barat berlangsung seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,73 persen secara tahunan.
Sementara itu, tingkat inflasi Jawa Barat pada Juli 2026 tercatat 2,72 persen. Pemerintah berharap pengelolaan APBN yang efektif dapat terus menopang aktivitas ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
