Ketua Fraksi PKB Sumenep Dorong Lahirnya Perda Pesantren Demi Kemaslahatan Umat

Rasidi Ketua Fraksi PKB Sumenep menghadiri Rembuk Nahdliyin PCNU untuk perjuangkan Perda Pesantren demi kemaslahatan umat
Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep, Rasidi, saat menghadiri Rembuk Nahdliyin di Kantor PCNU Sumenep, Minggu (2/11/2025)

FALIHMEDIA.COM | SUMENEP – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumenep, Rasidi, menghadiri kegiatan Rembuk Nahdliyin yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep di kantor PCNU setempat, Minggu (2/11/2025).

Forum dengan tema “Mengawal Kebijakan Publik untuk Kemaslahatan Umat” tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menuju Konferensi Cabang (Konfercab) PCNU Sumenep. Acara ini diikuti berbagai elemen Nahdliyin, seperti pengurus PCNU, lembaga dan badan otonom (Banom), Majelis Wakil Cabang (MWCNU), para kiai dan pimpinan pesantren, akademisi, pelaku usaha, hingga birokrat.

Dalam sambutannya, Rasidi menegaskan komitmen Fraksi PKB untuk memperjuangkan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren di Kabupaten Sumenep. Ia menilai, pesantren memiliki peran vital dalam membangun peradaban bangsa melalui bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.

“Pesantren memiliki kontribusi besar bagi bangsa dan masyarakat. Karena itu, perlu adanya payung hukum yang kuat di tingkat daerah. Perda Pesantren ini merupakan bukti nyata komitmen kami untuk kemaslahatan umat,” ujarnya.

Rasidi menambahkan, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga benteng moral dan kebangsaan yang menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, dukungan regulasi yang jelas akan memberikan pengakuan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi pesantren di Sumenep.

“Kami siap memperjuangkan usulan Perda Pesantren ini di DPRD hingga ke Sidang Paripurna. Semoga langkah ini menjadi ikhtiar bersama untuk kemajuan pesantren di Sumenep,” tegasnya.

Sebagai daerah dengan mayoritas warga Nahdlatul Ulama (NU), kemajuan Kabupaten Sumenep dinilai dapat dimulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat Nahdliyin. Melalui kebijakan yang berpihak pada pesantren dan umat, diharapkan tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

Rembuk Nahdliyin sendiri menjadi momentum penting bagi PCNU Sumenep dalam mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pesantren, dan masyarakat guna mengawal kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Ikuti Kami Juga Google Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *