SERANG – Pemerintah Provinsi Banten menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 dengan menitikberatkan penguatan kolaborasi antardaerah serta pengurangan disparitas wilayah.
Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa forum strategis ini harus berjalan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia menyampaikan hal tersebut di Serang, Kamis.
“Kami menyusun RKPD 2027 dengan mengacu pada RPJMD. Melalui forum ini, kami membahas berbagai kesepakatan bersama kabupaten, kota, dan seluruh pihak agar perencanaan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Andra.
Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi tetap menjaga konsistensi arah kebijakan pembangunan 2027, sekaligus mempertajam sejumlah indikator dan target yang telah disepakati bersama DPRD.
“Kami menargetkan penurunan disparitas wilayah sebagai salah satu prioritas utama,” tegasnya.
Untuk mencapai target tersebut, Andra mendorong seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Banten agar memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota guna meningkatkan kinerja pembangunan secara menyeluruh.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim, menilai Musrenbang menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Ia menekankan pentingnya ketahanan daerah sebagai fondasi ketahanan nasional.
“Kami perlu menyinkronkan dan mensinergikan program mulai dari RPJMN, RPJMD, hingga implementasi RKPD,” kata Fahmi.
Ia juga memastikan DPRD akan terus mendukung kebijakan pembangunan melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Selain itu, Fahmi menyoroti sejumlah isu strategis, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, pengentasan pengangguran dan kemiskinan, ketahanan pangan, serta penguatan UMKM dan pendidikan vokasi.
Kepala Bappeda Provinsi Banten, Babar Suharso, menjelaskan bahwa Musrenbang tingkat provinsi ini menjadi tahap akhir dalam penyusunan RKPD 2027 setelah sebelumnya pemerintah daerah menggelar Musrenbang di delapan kabupaten/kota.
“Melalui forum ini, kami menyepakati berbagai hal, mulai dari permasalahan pembangunan, prioritas, arah kebijakan, program kegiatan, pagu indikatif, hingga lokasi kegiatan tahun 2027,” jelasnya.
Sejumlah pihak menghadiri Musrenbang tersebut, termasuk Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Banten, instansi vertikal, perguruan tinggi, pelaku usaha, serta tokoh masyarakat.
