SAMPANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan (Binwas). Langkah ini bertujuan memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan program sesuai standar yang telah ditetapkan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiyawan, mengatakan pemerintah daerah mengambil langkah tersebut sebagai bentuk komitmen mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program strategis nasional.
Baca juga: Emil Dardak Laporkan Kendala Dana Virtual Account SPPG ke BGN, Ratusan Dapur MBG Jatim Terkendala Operasional
“Pak Bupati memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program ini menyangkut kebutuhan gizi masyarakat dan menjadi bagian dari agenda nasional,” kata Yuliadi, Kamis (11/6/2026).
Menurut Yuliadi, pemerintah awalnya hanya membentuk tim percepatan untuk mendukung operasional program. Namun, meningkatnya jumlah SPPG di Kabupaten Sampang serta munculnya berbagai laporan dari masyarakat mendorong pemerintah memperkuat sistem pengawasan.
Karena itu, Pemkab Sampang membentuk Tim Binwas yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di wilayah tersebut.
Baca juga: Pemprov Jatim Kawal Perbaikan 372 SPPG, Emil Dardak Minta Standar Higienitas MBG Dipenuhi
Tim Binwas melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi teknis terkait. Pemerintah menugaskan Dinas Perizinan, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pekerjaan Umum untuk memeriksa aspek administrasi, kesehatan, dan kelayakan fasilitas pendukung.
Selain melakukan pemantauan secara berkala, tim juga akan menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke berbagai lokasi SPPG. Melalui sidak tersebut, pemerintah ingin memperoleh gambaran kondisi sebenarnya di lapangan tanpa adanya persiapan khusus dari pengelola.
“Kami ingin melihat kondisi riil pelaksanaan program sehingga proses evaluasi berjalan objektif dan transparan,” ujarnya.
Pemkab Sampang juga berkomitmen melaporkan seluruh hasil pengawasan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat provinsi maupun pusat. Pemerintah daerah menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan program.
Baca juga: Prabowo Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Pastikan Standar Gizi dan Operasional Berjalan Optimal
Yuliadi menegaskan pihaknya tidak akan menutupi berbagai temuan yang muncul selama proses pengawasan berlangsung. Menurut dia, pemerintah harus memastikan setiap penerima manfaat memperoleh makanan yang memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.
“Langkah ini menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kualitas layanan serta memastikan tujuan Program Makan Bergizi Gratis dapat tercapai secara optimal,” tegasnya.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, Pemkab Sampang berharap seluruh SPPG mampu menjalankan tugasnya secara profesional sehingga manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan masyarakat secara maksimal.
