BANDUNG – Sejumlah kelompok mahasiswa dari Bandung Raya kembali menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (29/10/2026). Mereka menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari pendidikan, supremasi sipil, penegakan hukum, hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari Barisan BEM KM Universitas Pasundan (Unpas), BEM REMA Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), BEM KM Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), serta Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Nusantara (Uninus).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa kembali menegaskan sejumlah tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan kepada anggota DPRD Jawa Barat, Muhammad Sidgon. Mereka meminta agar aspirasi yang telah diterima tidak berhenti pada tahap penyampaian, tetapi diteruskan kepada pemerintah pusat dan ditindaklanjuti melalui langkah nyata.
Mahasiswa juga mengingatkan komitmen Sidgon yang, menurut mereka, disampaikan pada 20 Oktober 2026 untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam aksi mahasiswa Bandung Raya adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka meminta adanya evaluasi terhadap implementasi program tersebut, terutama berkaitan dengan kasus dugaan keracunan makanan yang dilaporkan menimpa sejumlah siswa di berbagai daerah.
Menurut para mahasiswa, pelaksanaan program pemerintah perlu mendapat pengawasan dan evaluasi agar tujuan yang ingin dicapai dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
Selain MBG, sektor pendidikan juga menjadi bagian dari tuntutan yang disuarakan. Mahasiswa mendorong agar berbagai persoalan mendasar di bidang pendidikan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Mereka menilai kebijakan publik perlu terus dievaluasi berdasarkan pelaksanaan di lapangan, termasuk dampaknya terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat.
Dalam orasi yang disampaikan di depan Gedung DPRD Jabar, mahasiswa turut menyoroti penguatan supremasi sipil dan penegakan hukum. Mereka juga menyampaikan kritik terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah memasuki tahun kedua.
Para peserta aksi menilai sejumlah persoalan nasional masih membutuhkan penyelesaian yang jelas dan terukur.
Mereka menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Karena itu, tuntutan yang disampaikan diharapkan memperoleh tanggapan dan tindak lanjut dari pihak yang berwenang.
Mahasiswa juga menyinggung persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut mereka, penanganan karhutla perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan kerusakan lingkungan, keselamatan masyarakat, dan kepentingan publik.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap DPRD Jawa Barat dapat menjalankan perannya sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah, termasuk menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah pusat.
Mereka menginginkan adanya kejelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas persoalan yang telah disampaikan sebelumnya.
Aksi ini sekaligus menjadi penegasan bahwa mahasiswa masih memberikan perhatian terhadap kebijakan publik, baik di tingkat daerah maupun nasional. Isu pendidikan, pelaksanaan program pemerintah, penegakan hukum, serta perlindungan lingkungan menjadi beberapa hal yang mereka anggap perlu mendapat perhatian.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan terbaru dari pihak DPRD Jawa Barat mengenai tanggapan atas tuntutan yang disampaikan dalam aksi mahasiswa tersebut.
