DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Puan Maharani Pimpin Rapat Paripurna di Senayan

Puan Maharani memimpin rapat paripurna DPR mengesahkan UU Perampasan Aset di Senayan Jakarta 19 November 2026.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. DPR mengambil keputusan tersebut dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut menandai berakhirnya proses panjang pembahasan RUU Perampasan Aset yang menjadi salah satu agenda penting dalam bidang legislasi nasional.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung jalannya rapat paripurna. Sejumlah pimpinan DPR turut menghadiri sidang tersebut, antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Sebelum mengambil keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan mengenai proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Laporan itu menjadi bagian dari tahapan akhir sebelum DPR meminta persetujuan seluruh anggota Dewan dalam rapat paripurna.
Setelah mendengarkan laporan, Puan Maharani meminta persetujuan forum terhadap rancangan undang-undang yang mengatur perampasan aset hasil tindak pidana tersebut.
“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan kepada peserta rapat.
Anggota DPR yang mengikuti rapat paripurna langsung menyampaikan persetujuan secara bersama-sama.
“Setuju,” jawab forum rapat paripurna.
Persetujuan tersebut menjadi dasar bagi DPR untuk menetapkan RUU Perampasan Aset sebagai undang-undang.
Sejumlah perwakilan pemerintah juga menghadiri agenda pengesahan tersebut. Mereka antara lain Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi perhatian publik karena regulasi ini berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan dapat memperkuat instrumen hukum negara dalam menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sesuai ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.