MIMIKA – Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Mimika menyoroti keterlambatan pembayaran gaji sejumlah guru, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Berdasarkan informasi yang diterima FMN, sejumlah pegawai dilaporkan belum menerima hak penghasilan mereka hingga 10 November 2026. Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Mimika.
Ketua Cabang FMN Mimika, Agus Narahaubun, menegaskan bahwa pembayaran gaji bukan sekadar persoalan administrasi. Menurutnya, hal itu merupakan kewajiban pemerintah yang berkaitan langsung dengan hak, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup para pegawai.
“Guru dan tenaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pelayanan pendidikan. Namun, sangat disayangkan apabila mereka justru harus menghadapi ketidakpastian terkait hak atas penghasilan yang menjadi kewajiban pemerintah,” ujar Agus.
Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan alasan administratif tanpa memberikan penjelasan konkret mengenai penyebab keterlambatan. Pemerintah, kata dia, perlu membuka informasi terkait tahapan pencairan anggaran, kendala administrasi, hingga instansi yang bertanggung jawab dalam proses pembayaran.
FMN Minta Pemkab Evaluasi Dinas Pendidikan dan BPKAD
FMN Cabang Mimika mendesak Bupati Mimika segera memerintahkan evaluasi terhadap Dinas Pendidikan dan instansi teknis terkait, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi titik hambatan dalam proses pembayaran gaji. Apabila persoalan berkaitan dengan kelengkapan dokumen, pengajuan, verifikasi, atau pencairan anggaran, setiap tahapan diminta segera diperiksa dan diselesaikan sesuai ketentuan.
“Pemerintah harus mampu mengidentifikasi persoalan secara jelas. Jangan sampai guru, ASN, dan PPPK menjadi pihak yang terus menanggung akibat dari persoalan koordinasi dan administrasi antarinstansi,” tegas Agus.
DPRD Diminta Fasilitasi Rapat Dengar Pendapat
Selain mendesak pemerintah kabupaten, FMN meminta DPRD Mimika menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. DPRD diharapkan meminta penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan dan instansi pengelola keuangan daerah mengenai persoalan tersebut.
FMN juga mendorong DPRD memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan Dinas Pendidikan, BPKAD, serta perwakilan guru, ASN, dan PPPK yang terdampak.
Melalui forum tersebut, pemerintah diharapkan menjelaskan penyebab keterlambatan, jumlah pegawai yang belum menerima gaji, tahapan penyelesaian, serta target waktu pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lima Langkah Penyelesaian yang Diusulkan FMN
Agus mengatakan, kritik terhadap pemerintah perlu disertai dorongan untuk menghadirkan solusi. Karena itu, FMN Cabang Mimika mengusulkan lima langkah yang dinilai perlu segera dilakukan pemerintah daerah.
Pertama, memeriksa secara menyeluruh proses administrasi dan pencairan anggaran gaji.
Kedua, menyampaikan informasi secara transparan mengenai penyebab keterlambatan sekaligus memastikan ketersediaan anggaran pembayaran.
Ketiga, menetapkan jadwal penyelesaian pembayaran yang jelas dan menginformasikannya kepada seluruh pegawai terdampak.
Keempat, memperbaiki koordinasi antara Dinas Pendidikan, BPKAD, dan instansi terkait agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Kelima, menyediakan mekanisme pengaduan dan penyampaian informasi bagi guru, ASN, serta PPPK agar mereka memperoleh kepastian ketika menghadapi persoalan pembayaran hak kepegawaian.
“Jangan hanya menyelesaikan persoalan ketika sudah muncul protes. Pemerintah harus membangun sistem administrasi dan pengawasan yang lebih baik sehingga pembayaran hak pegawai dapat berjalan tepat waktu,” jelas Agus.
Kesejahteraan Guru Dinilai Bagian dari Pembangunan Pendidikan
FMN menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan gedung sekolah, pengadaan fasilitas, dan pelaksanaan berbagai program pendidikan. Kesejahteraan guru serta kepastian pemenuhan hak tenaga pendidikan juga menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Agus menilai pemerintah tidak seharusnya menuntut tenaga pendidikan bekerja maksimal apabila hak mereka belum mendapatkan kepastian.
“Bagaimana kita berbicara tentang peningkatan kualitas pendidikan apabila kesejahteraan orang-orang yang menjalankan proses pendidikan itu sendiri belum mendapatkan perhatian serius? Pemerintah harus melihat persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab pembangunan pendidikan di Kabupaten Mimika,” katanya.
FMN Cabang Mimika menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga pemerintah memberikan kepastian penyelesaian. Jika keterlambatan pembayaran tidak segera dituntaskan dan pemerintah daerah belum memberikan kejelasan, organisasi mahasiswa itu menyatakan siap menggelar demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.
“Ini bukan semata-mata persoalan kepentingan organisasi mahasiswa. Ini menyangkut hak para guru, ASN, dan PPPK. Kami tidak ingin persoalan ini hanya menjadi bahan pembicaraan tanpa penyelesaian. Pemerintah harus bertanggung jawab dan memberikan kepastian kepada mereka,” tutup Agus.
FMN Cabang Mimika menegaskan bahwa pemenuhan hak pegawai merupakan kewajiban pemerintah, bukan bentuk belas kasihan. Organisasi tersebut meminta pemerintah daerah segera memberikan kejelasan agar para tenaga pendidikan dan pegawai lainnya tidak terus berada dalam ketidakpastian terkait pembayaran penghasilan mereka. (Red)
