Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Aksi di Banda Aceh, Desak Bencana Sumatera Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh menuntut penetapan bencana Sumatera sebagai bencana nasional.
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana bersama para penyintas banjir menggelar aksi unjuk rasa di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). Massa mendesak pemerintah menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatera sebagai bencana nasional.

BANDA ACEH – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). Dalam aksi tersebut, ratusan peserta mendesak pemerintah menetapkan bencana ekologis yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera sebagai bencana nasional.

Massa aksi berasal dari berbagai organisasi masyarakat sipil, di antaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, HAkA, WALHI Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), KontraS Aceh, dan YKPI.

Sejumlah warga yang menjadi penyintas banjir juga bergabung dalam aksi tersebut. Mereka menyampaikan aspirasi melalui orasi secara bergantian serta membentangkan spanduk berisi pesan dan tuntutan kepada pemerintah.
Aksi ini menjadi bentuk penyampaian kekecewaan masyarakat menjelang satu tahun bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Koalisi menilai pemerintah belum menunjukkan hasil pemulihan yang memadai bagi masyarakat terdampak di Aceh.
Sebagai bentuk protes, peserta mengibarkan bendera putih. Simbol tersebut menggambarkan desakan agar pemerintah daerah mengakui keterbatasan kemampuan dalam menangani dampak bencana dan meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan melalui penetapan status bencana nasional.
Koordinator aksi, M. Resqi, menyampaikan bahwa koalisi membawa delapan tuntutan utama dalam demonstrasi tersebut.
Pertama, koalisi meminta Pemerintah Aceh mendorong penetapan bencana ekologis Aceh-Sumatera sebagai bencana nasional.
Kedua, mereka mendesak Pemerintah Aceh menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat bahwa kapasitas pemerintah daerah belum mencukupi untuk menangani dan memulihkan dampak bencana secara menyeluruh.
Ketiga, koalisi meminta pemerintah daerah segera mengusulkan penetapan status bencana nasional kepada pemerintah pusat tanpa menunda prosesnya.
Keempat, mereka menuntut percepatan pemulihan kehidupan para korban, mulai dari penyediaan tempat tinggal, pemenuhan layanan dasar, perbaikan infrastruktur hingga pemulihan mata pencaharian masyarakat.
Kelima, koalisi meminta pemerintah menjalankan pemulihan lingkungan secara menyeluruh, terutama kawasan hutan, daerah aliran sungai (DAS), dan wilayah hulu yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Keenam, massa mendesak pemerintah mengaudit dan mengevaluasi seluruh perizinan usaha pertambangan, baik legal maupun ilegal, serta aktivitas perkebunan dan pemanfaatan kawasan hutan.
Ketujuh, mereka meminta aparat dan pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan.
Kedelapan, koalisi menuntut pemerintah membuka informasi anggaran penanganan bencana secara transparan. Keterbukaan tersebut mencakup alokasi anggaran, realisasi penggunaan dana, kebutuhan pemulihan, serta sumber pembiayaan.
Melalui delapan tuntutan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Mereka juga menekankan pentingnya penanganan bencana yang tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi turut menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.