PAMEKASAN — DPRD Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna untuk mengikuti pembacaan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang Kantor DPRD Pamekasan, Jumat (14/8/2026).
DPRD Pamekasan mengikuti agenda tersebut secara serentak dengan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan hadir bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Dandim 0826/Pamekasan, Kapolres Pamekasan, Kajari Pamekasan, sejumlah kepala OPD, serta para veteran.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur mengatakan, penyelenggara pemerintahan daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memiliki kewajiban mengikuti pidato kenegaraan Presiden.
“Ini menjadi kewajiban kita semua, pimpinan DPRD dan Forkopimda untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden. Biasanya tanggal 16 Agustus. Karena tahun ini bertepatan hari Ahad, jadi dimajukan tanggal 14,” kata Ali Maskur.
DPRD Pamekasan Soroti Capaian Swasembada Pangan.
Dalam momentum peringatan kemerdekaan tersebut, Ali Maskur turut menyoroti perkembangan swasembada pangan di Kabupaten Pamekasan. Ia menilai tren produksi pangan di wilayah tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam setahun terakhir.
Menurut dia, TNI dan Polri turut membantu peningkatan produksi pangan, khususnya komoditas jagung dan padi.
“BULOG juga menyampaikan laporannya kepada kami bahwa swasembada banyak dibantu TNI-Polri, baik jagung maupun padi,” ujarnya.
Ali Maskur juga membandingkan kondisi Pamekasan dengan Bangkalan. Ia menyebut Bangkalan memiliki surplus pangan yang cukup tinggi di Madura karena petani di sejumlah wilayah tidak terlalu bergantung pada komoditas tembakau.
“Di Bangkalan tidak ada tembakau, sehingga musim kemarau juga menanam padi dan jagung,” katanya.
Kemerdekaan Harus Dirasakan Masyarakat
Mengacu pada tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, Ali Maskur berharap kemerdekaan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga hadir dalam kehidupan ekonomi masyarakat hingga pelosok desa.
Ia mengungkapkan pengalaman saat berinteraksi dengan masyarakat di wilayah pedalaman Pamekasan. Menurutnya, masih ada warga yang merasa belum merdeka secara ekonomi.
“Ketika kita survei ke masyarakat Pamekasan agak ke dalam, kita tanya, ‘Kenapa di sini kok tidak ada bendera Merah Putih?’ Mereka menjawab, ‘Di sini belum merdeka, Pak. Belum merdeka secara ekonomi’,” tutur Ali.
Karena itu, ia berharap peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk memperkuat upaya mengurangi kemiskinan, menjaga keamanan, serta mencegah kejahatan seksual dan berbagai tindak kriminal lainnya.
Ali Maskur Minta KDKMP Dikawal Bersama
Ali Maskur juga meminta seluruh pihak mengawal pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), terutama karena program tersebut menggunakan anggaran yang besar dan menyasar langsung masyarakat.
Ia menilai insan pers memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Bangunannya hampir sama, anggarannya miliaran. Patut dikawal bersama, terutama insan pers. Kapan berfungsinya harus ditanya. Manajernya dari mana, apakah dari luar desa atau luar kabupaten, harus kita tahu,” tegasnya.
Ali Maskur menilai pemerintah pusat memiliki tujuan yang baik melalui program KDKMP. Ia berharap seluruh perangkat pelaksana di daerah memiliki komitmen yang sama agar program tersebut benar-benar mendorong kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, koperasi dapat menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat sekaligus mendukung penyaluran berbagai program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).
“Niat Presiden sebetulnya sudah bagus. Cuma perangkatnya juga harus satu niat, tekad bulat seperti Pak Presiden. Jangan sampai hanya Presiden punya cita-cita mulia, tetapi yang di bawah tidak disertai niat yang mulia,” pungkasnya
