SURABAYA – Kekeringan semakin mengancam sejumlah wilayah Jawa Timur (Jatim) saat musim kemarau memasuki periode puncaknya. Sebanyak 19 kabupaten/kota kini menetapkan status kedaruratan kekeringan.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Satriyo Nurseno mengatakan, 16 daerah menetapkan status siaga darurat. Sementara tiga daerah lainnya menaikkan status menjadi tanggap darurat.
“Total 19 kabupaten/kota yang menetapkan status kedaruratan kekeringan,” kata Satriyo saat dikonfirmasi, Minggu (9/8/2026).
Keputusan tersebut sejalan dengan peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi kekeringan meteorologis pada Dasarian I Agustus 2026, yakni periode 1-10 Agustus. BMKG juga menempatkan sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam zona merah atau kategori awas.
Daftar 19 Daerah yang Menghadapi Kekeringan
BPBD Jatim mencatat 19 kabupaten/kota yang menghadapi dampak kekeringan. Daerah tersebut terdiri atas:
Bondowoso
Lamongan
Banyuwangi
Lumajang
Bangkalan
Blitar
Pasuruan
Trenggalek
Gresik
Malang
Jember
Sampang
Mojokerto
Situbondo
Tulungagung
Ngawi
Pacitan
Ponorogo
Kota Batu
Dari jumlah tersebut, Mojokerto, Lumajang, dan Situbondo telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan.
“Untuk Mojokerto, Lumajang, Situbondo statusnya tanggap darurat,” ujar Satriyo.
BPBD Jatim Perkuat Bantuan Air Bersih
Pemprov Jatim kini memperkuat penanganan krisis air dengan memperluas distribusi air bersih. BPBD Jatim telah mengirimkan bantuan ke sejumlah wilayah terdampak, salah satunya Kabupaten Bondowoso.
Hingga saat ini, BPBD Jatim mencatat distribusi air bersih ke Bondowoso mencapai 170.000 liter melalui 41 rit pengiriman.
Pemerintah kabupaten/kota juga bergerak menggunakan anggaran daerah masing-masing. Sejumlah wilayah yang melakukan dropping air bersih antara lain Probolinggo, Pasuruan, Bojonegoro, Bangkalan, Jember, Lumajang, Tulungagung, Mojokerto, Trenggalek, Ponorogo, dan Lamongan.
“Untuk daerah lain seperti Probolinggo, Pasuruan, Bojonegoro, Bangkalan, Jember, Lumajang, Tulungagung, Mojokerto, Trenggalek, Ponorogo, Lamongan dilakukan dropping air bersih menggunakan APBD kabupaten/kota masing-masing,” jelas Satriyo.
Siapkan Rp612 Juta dan Ratusan Rit Air Bersih
BPBD Jatim tidak hanya menunggu krisis air semakin parah. Untuk menghadapi puncak musim kemarau, lembaga tersebut menyiapkan anggaran Rp612 juta untuk mendukung pengiriman air bersih.
Anggaran tersebut memungkinkan BPBD Jatim melakukan hingga 867 rit distribusi air ke wilayah yang membutuhkan.
Selain anggaran, BPBD Jatim menyiapkan perlengkapan pendukung. Persediaan tersebut meliputi 50 unit tandon air, 100 tandon lipat, dan 9.600 lembar terpal.
Antisipasi Kekeringan dan Karhutla
Kemarau panjang juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karena itu, BPBD Jatim memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghadapi dua ancaman tersebut secara bersamaan.
BPBD Jatim menggelar rapat koordinasi teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan BPBD kabupaten/kota. Pertemuan itu membahas strategi menghadapi kekeringan sekaligus mengantisipasi potensi karhutla selama musim kemarau.
“BPBD Jatim juga menggelar rapat koordinasi teknis bersama OPD dan BPBD kabupaten/kota untuk menyusun strategi penanganan kekeringan sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau,” pungkas Satriyo.
