SUMENEP – Pemerintah Indonesia menjajaki pengalaman India dalam membangun Digital Public Infrastructure (DPI) atau infrastruktur publik digital. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat integrasi layanan pemerintahan.
Melalui DPI, pemerintah ingin membangun ekosistem digital yang saling terhubung. Sistem tersebut mencakup identitas, data, pembayaran, hingga berbagai layanan masyarakat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyatakan, pengalaman India dapat menjadi referensi bagi Indonesia. Terutama dalam membangun fondasi teknologi pemerintahan yang terintegrasi.
Nezar menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).
Baca juga: Google Photos Makin Pintar, Kini Bisa Sensor Pelat Nomor hingga Bikin Katalog Pakaian
Menurut Nezar, Indonesia membutuhkan infrastruktur digital yang kuat. Infrastruktur tersebut diperlukan untuk menghubungkan berbagai sistem milik kementerian dan lembaga.
Saat ini, sejumlah kementerian dan lembaga masih menjalankan sistem digital secara terpisah. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat integrasi agar layanan publik dapat berjalan dalam satu ekosistem.
“Indonesia memiliki kebutuhan serupa untuk memiliki infrastruktur publik digital yang kuat, dan saat ini kami sedang mengupayakannya,” ujar Nezar.
Baca juga: Wamenhaj Sebut Antrean Haji Turun Jadi 14 Tahun Setelah 400 Ribu Data Invalid Dihapus
Nezar menjelaskan bahwa integrasi menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pengembangan layanan digital pemerintah.
“Beberapa kementerian dan lembaga masih memiliki sistem secara terpisah sehingga integrasi menjadi hal yang krusial,” katanya.
Melalui pengembangan Digital Public Infrastructure, pemerintah berupaya membangun fondasi digital bersama. Fondasi ini dapat mendukung berbagai kebutuhan layanan pemerintahan.
Layanan tersebut mencakup identifikasi masyarakat, transaksi pembayaran, hingga pertukaran data antarsistem. Dengan begitu, berbagai aplikasi pemerintah dapat terhubung melalui infrastruktur yang sama.
Fondasi tersebut dapat diibaratkan sebagai “rel” digital. Rel ini memungkinkan berbagai aplikasi pemerintah saling terhubung tanpa harus membangun seluruh infrastruktur secara terpisah.
Baca juga: Produksi Beras Banyuwangi Capai 255.257 Ton, Surplus 174.005 Ton
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat mengembangkan layanan digital secara lebih terpadu. Selain itu, konektivitas antarlembaga juga dapat diperkuat.
Indonesia melihat pengalaman India sebagai bahan pembelajaran dalam membangun infrastruktur publik digital. Namun, sistem yang telah diterapkan di India tidak serta-merta diadopsi seluruhnya.
Nezar menegaskan bahwa pemerintah akan mempelajari praktik yang telah berjalan di India. Selanjutnya, pengalaman tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tata kelola di Indonesia.
“Kami belajar dari sistem yang diterapkan di India agar bisa diadaptasikan di Indonesia,” tandasnya.
Baca juga: Lomba Menulis Surat untuk Bupati Sumenep Meriahkan Hari Jadi ke-757
Penjajakan kerja sama Indonesia dan India diharapkan dapat berlanjut melalui program konkret. Program tersebut dapat dibahas lebih lanjut setelah pertemuan para pemimpin kedua negara.
Penguatan infrastruktur publik digital menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun layanan yang lebih terintegrasi. Dengan ekosistem digital yang saling terhubung, berbagai layanan pemerintahan diharapkan dapat diakses masyarakat secara lebih terpadu.
