SUMENEP – Pemerintah mencatat kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan pelindungan anak di ruang digital setelah enam bulan penerapan pembatasan akses bagi pengguna di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi. Meski demikian, perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) dinilai menghadirkan tantangan baru yang membutuhkan pengawasan lebih luas.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, evaluasi selama enam bulan menunjukkan sejumlah platform mulai mengambil langkah konkret, termasuk menonaktifkan akun anak dan mengembangkan fitur keamanan yang lebih sesuai bagi pengguna muda.
Namun, menurut Meutya, jumlah akun yang dinonaktifkan belum cukup untuk menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan. Pemerintah juga perlu memastikan platform benar-benar mampu mengurangi risiko dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak.
“Perjalanan enam bulan ini menunjukkan sudah ada kemajuan, tetapi pekerjaan rumah kita masih banyak. Teknologi terus berkembang, termasuk AI. Pelindungan anak juga harus terus bergerak mengikuti perkembangan tersebut,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).
TikTok Nonaktifkan Sekitar 9 Juta Akun Anak
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah menerima laporan perkembangan dari sejumlah penyelenggara platform digital terkait pelaksanaan kebijakan pembatasan usia.
TikTok melaporkan jumlah akun pengguna berusia di bawah 16 tahun yang dinonaktifkan meningkat dari lebih dari empat juta pada pelaporan awal menjadi sekitar sembilan juta akun.
Sementara itu, Meta melaporkan telah memblokir sekitar 85 ribu akun pengguna di bawah 16 tahun di Instagram dan 99 ribu akun di Facebook. Perusahaan tersebut juga menyebut sekitar 22,5 juta akun anak telah dialihkan ke fitur Teen Account.
Meutya menegaskan, angka-angka tersebut menjadi salah satu indikator kemajuan, tetapi pemerintah juga memperhatikan perubahan desain layanan, fitur keamanan, dan efektivitas langkah mitigasi risiko.
“Yang kita lihat bukan hanya berapa banyak akun yang dinonaktifkan. Yang lebih penting adalah apakah platformnya berubah menjadi lebih aman bagi anak. Karena itu, kita juga melihat perubahan fitur, desain layanan, serta bagaimana platform mengurangi risiko bagi penggunanya,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Meutya, masih menempatkan Instagram dan Facebook sebagai platform berisiko tinggi meskipun keduanya telah menerapkan fitur Teen Account.
Fitur tersebut dinilai masih perlu diperkuat agar mampu menjawab tujuh kategori risiko yang menjadi perhatian pemerintah, yakni risiko kontak, konten, kecanduan, keamanan, konsumen, kondisi fisik dan fisiologis, serta kesehatan mental.
Kemkomdigi bersama tim pakar akan memperjelas indikator pada setiap kategori tersebut. Langkah ini diharapkan menjadi acuan yang lebih terukur bagi platform dalam memperkuat mitigasi dan menurunkan tingkat risiko layanan mereka.
Platform Diminta Perkuat Edukasi Orang Tua
Selain pembatasan akun dan penyediaan fitur keamanan, pemerintah menekankan pentingnya edukasi kepada anak dan orang tua.
Menurut Meutya, fitur pengawasan orang tua tidak akan memberikan perlindungan optimal apabila keluarga tidak mengetahui keberadaannya atau belum memahami cara menggunakannya.
“Platform bisa menyediakan fitur pengawasan orang tua, tetapi kalau orang tua tidak mengetahui fitur itu ada atau tidak memahami cara menggunakannya, perlindungannya tidak akan optimal. Karena itu, edukasi juga menjadi kewajiban yang penting,” jelasnya.
Pemerintah juga meminta Meta menyampaikan laporan mengenai penanganan akun anak di platform Threads. Dalam evaluasi enam bulan tersebut, Komdigi masih menunggu laporan terkait penonaktifan akun serta langkah mitigasi risiko bagi pengguna anak di layanan tersebut.
Hal ini menjadi perhatian karena pelindungan anak perlu diterapkan secara konsisten pada berbagai layanan digital yang digunakan masyarakat.
AI Hadirkan Tantangan Baru Pelindungan Anak
Evaluasi pelaksanaan kebijakan pembatasan akses anak juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengantisipasi risiko yang muncul akibat perkembangan teknologi AI.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), pemerintah membangun landasan kebijakan untuk memperkuat keselamatan anak di platform dan layanan digital.
Namun, perkembangan AI menghadirkan tantangan yang semakin kompleks karena teknologi tersebut dapat digunakan lintas platform dan melibatkan pelaku dari berbagai negara.
Indonesia pun bergabung dalam Global Coalition for Children’s Rights and Protection in the Age of AI, sebuah koalisi global yang mempertemukan negara, organisasi internasional, masyarakat sipil, perusahaan teknologi, akademisi, dan pakar pelindungan anak.
Koalisi tersebut telah meluncurkan peta jalan 2026–2027 yang mencakup sejumlah agenda, di antaranya penerapan keselamatan dan privasi sejak tahap perancangan teknologi, penguatan akuntabilitas, standar pengujian, literasi AI, serta penanganan penyalahgunaan AI untuk menghasilkan deepfake dan materi kekerasan seksual terhadap anak.
Meutya menilai kerja sama lintas negara diperlukan karena risiko yang muncul dari penggunaan AI tidak dapat ditangani oleh satu negara saja.
“Kenapa ada koalisi global negara-negara di dunia untuk mengatur mengenai pelindungan anak di era artificial intelligence? Karena tidak ada satu pun negara yang bisa melakukannya sendiri,” katanya.
Menurut Meutya, keterlibatan Indonesia dalam koalisi tersebut sejalan dengan prinsip PP TUNAS, yakni memastikan keselamatan dan hak anak menjadi bagian dari desain serta tata kelola teknologi sejak awal, bukan hanya ditangani setelah risiko muncul.
Sekitar 70 Juta Anak Indonesia Jadi Perhatian
Indonesia memiliki kepentingan besar dalam penguatan tata kelola AI yang berpihak pada keselamatan anak. Sekitar 70 juta anak Indonesia akan tumbuh di tengah lingkungan yang semakin dipengaruhi teknologi digital dan kecerdasan artifisial.
Karena itu, pemerintah mendorong agar pengembangan dan pemanfaatan AI tidak hanya berorientasi pada inovasi, tetapi juga mempertimbangkan privasi, kesehatan mental, keselamatan, serta pemenuhan hak anak.
“Dunia sedang menyusun aturan main baru untuk AI. Indonesia ingin memastikan bahwa kepentingan anak tidak tertinggal dalam proses tersebut. Teknologi harus berkembang, tetapi keselamatan anak harus ikut tumbuh bersamanya,” ujar Meutya.
Pemerintah akan melanjutkan evaluasi kebijakan melalui survei untuk melihat dampaknya di masyarakat. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan diperkuat agar pelindungan anak di ruang digital tidak hanya berjalan di tingkat pusat.
Kemkomdigi turut melanjutkan dialog dengan platform digital, kementerian dan lembaga terkait, organisasi pelindungan anak, akademisi, psikolog, tenaga kesehatan, serta pakar teknologi untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan.
Meutya menegaskan, enam bulan pertama merupakan tahap awal dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman. Keberhasilan pelindungan anak membutuhkan keterlibatan pemerintah, perusahaan teknologi, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga anak itu sendiri.
“Pemerintah bisa membuat aturan dan platform bisa membangun fitur, tetapi pelindungan anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah, platform, orang tua, sekolah, masyarakat, dan anak sendiri harus menjadi bagian dari ekosistem pelindungan ini,” tegasnya. (Komdigi)














