Titiek Soeharto Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Minta Pemerintah Lakukan Kajian Mendalam

Titiek Soeharto menolak rencana relokasi badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo Rekomendasi Internal Link
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyampaikan penolakan terhadap wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo.

JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menolak wacana pemindahan populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menuju kawasan Alas Purwo, Jawa Timur. Ia meminta pemerintah mengkaji secara menyeluruh rencana tersebut sebelum mengambil keputusan.

Titiek menilai pemindahan satwa langka seperti badak Jawa membutuhkan pertimbangan ilmiah yang matang.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengambil langkah relokasi hanya berdasarkan kekhawatiran terhadap potensi bencana alam tanpa memperhitungkan berbagai risiko terhadap kelangsungan hidup satwa tersebut.

“Kami ingin supaya ini dikaji dulu, ya. Dikaji yang benar karena ini menyangkut badak yang langka, ya. Jadi nggak bisa gitu main pindahin gitu aja,” kata Titiek saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat alasan mendesak yang mengharuskan pemerintah memindahkan badak Jawa dari habitat alaminya di Ujung Kulon.

Titiek juga menyinggung pengalaman kawasan Ujung Kulon menghadapi aktivitas vulkanik Gunung Krakatau pada masa lalu. Meski kawasan tersebut pernah menghadapi ancaman bencana alam, keberadaan badak Jawa tetap menjadi perhatian dalam upaya konservasi.

“Nggak ada urgensinya untuk harus dipindahkan saya rasa, ya. Kalau takut nanti ada gempa bumi, adalah, kemarin ada Krakatau tahun berapa tuh? Itu, ada aja tuh badak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Titiek meminta pihak terkait memastikan keberhasilan dan keamanan relokasi melalui kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyatakan dukungan terhadap pemindahan badak Jawa hanya dapat dipertimbangkan apabila terdapat bukti ilmiah dan pengalaman relokasi yang menunjukkan hasil positif.

Menurutnya, pemerintah perlu mengutamakan keselamatan satwa serta mempertimbangkan kondisi habitat tujuan, kesiapan lingkungan, dan kemampuan badak beradaptasi dengan kawasan baru.

“Kalau sudah ada laporan bahwa pernah dipindahkan dan itu berhasil, mungkin itu kita setuju. Tapi kalau masih wacana-wacana, nanti dululah. Di kita coba dikaji dulu lagi,” kata Titiek.

Ia kembali mengingatkan bahwa pemindahan satwa liar tidak bisa disamakan dengan perpindahan penduduk. Proses tersebut membutuhkan perencanaan khusus karena menyangkut keberlangsungan spesies yang populasinya sangat terbatas.

“Kalau nggak bisa pindah begitu aja. Emang ini transmigrasi? Kan nggak, gitu ya,” sambungnya.

Pernyataan Titiek menambah perhatian publik terhadap wacana relokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon. Berbagai pihak kini menyoroti pentingnya kajian konservasi yang komprehensif agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar mengutamakan perlindungan satwa langka tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.