BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memperkuat peran dalam menangani persoalan kemiskinan dan masalah sosial di seluruh wilayah Jawa Barat.
Ia mendorong lembaga pengelola zakat tersebut mengambil langkah konkret untuk membantu masyarakat kurang mampu, termasuk anak jalanan dan pengemis yang masih terlihat di sejumlah persimpangan jalan.
Dedi menegaskan, pemerintah dan Baznas tidak boleh membiarkan persoalan kemiskinan hanya menjadi perbincangan di media sosial. Menurutnya, setiap persoalan sosial membutuhkan penanganan langsung agar masyarakat bisa merasakan manfaat program zakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas Jawa Barat 2026 di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Kamis (19/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Dedi mengingatkan bahwa zakat memiliki peran strategis untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia meminta Baznas tidak hanya mengukur keberhasilan berdasarkan jumlah dana yang berhasil dihimpun.
“Esensinya adalah rakyat tertolong. Orang yang dianggap taat bayar zakat jangan hanya yang secara normatif bayar ke kas Baznas. Karena esensinya bukan ngumpulin uang di Baznas, esensinya adalah rakyat tertolong,” ujar Dedi.
Ia juga menilai kepedulian sosial tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pembayaran zakat melalui lembaga tertentu. Dedi mencontohkan seseorang yang menggunakan penghasilannya untuk membiayai kehidupan 150 anak yatim tetap layak mendapatkan penghargaan atas kontribusinya.
Hal serupa berlaku bagi pengusaha yang memberikan upah layak, menyediakan asuransi, serta menjamin perlindungan dan kesejahteraan para pekerjanya.
Sebaliknya, Dedi mengkritik perilaku orang yang rajin menjalankan ibadah, tetapi mengabaikan hak dan kesejahteraan buruh. Menurutnya, kepedulian terhadap sesama harus tercermin melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk memperkuat pelayanan sosial, Dedi meminta Baznas mengembangkan rumah layanan warga, mengoptimalkan pengaduan melalui media sosial, serta membentuk tim respons cepat. Tim tersebut diharapkan mampu menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait persoalan kemiskinan dan warga yang membutuhkan bantuan.
Dedi juga mendorong Baznas tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota mengambil peran lebih aktif dalam mengatasi keberadaan pengemis, anak-anak yang meminta-minta, serta manusia silver di persimpangan jalan.
Ia mengaku masih menjumpai anak-anak yang berada di jalanan ketika melintasi kawasan Gedung Pakuan, Kota Bandung. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan dirinya meminta Baznas memperluas jangkauan pelayanan dan mempercepat penanganan masalah sosial.
“Kalau Baznas sudah di mana-mana, nanti deklarasikan, dengan adanya Baznas di Provinsi, kabupaten, kota, enggak boleh lagi perempatan lampu merah penuh orang peminta-minta,” tegasnya.
Melalui penguatan program tersebut, Dedi berharap Baznas mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Jawa Barat. Ia ingin lembaga pengelola zakat tidak hanya berfokus pada penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga berperan dalam menyelesaikan persoalan sosial secara berkelanjutan.
“Pengelolaan zakat jangan hanya sebatas mengumpulkan dan menyalurkan uang. Yang paling penting adalah bagaimana zakat bisa menghadirkan solusi nyata dan menyelesaikan persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Jawa Barat,” tegas Dedi.














