JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Langkah tersebut menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional sekaligus membuka proses konstitusional terkait pengisian jabatan Wakil Presiden.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Ia menjelaskan, Gibran datang langsung menemui pimpinan MPR dan menyampaikan maksud kedatangannya dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 20 menit.
Menurut Muzani, Gibran meminta MPR segera memproses surat pengunduran dirinya. Gibran juga menyampaikan bahwa surat serupa telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” kata Muzani kepada awak media.
Setelah menerima dokumen tersebut, pimpinan MPR berencana menggelar rapat untuk membahas langkah kelembagaan berikutnya. MPR juga akan mengonsolidasikan pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna menentukan mekanisme tindak lanjut.
Kronologi Pengunduran Diri Gibran
Keputusan Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden melalui sejumlah tahapan dalam tiga hari terakhir.
Pada Selasa (10/11/2026), Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut membahas dinamika politik dan persoalan hukum yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri.
“Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo.
Selanjutnya, pada Rabu (11/11/2026) sore, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi bahwa Gibran telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Sehari kemudian, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen untuk menyerahkan surat secara langsung kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan lembaganya telah menerima dokumen tersebut.
Polemik Dokumen Pendidikan Jadi Sorotan
Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah polemik mengenai persyaratan pendidikan yang menjadi perhatian publik dan sejumlah lembaga negara.
Persoalan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.
Kedua putusan tersebut menjadi bagian dari rangkaian persoalan hukum mengenai dokumen pendidikan dan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan kedudukan hukum kedua putusan tersebut. Persoalan itu kemudian memicu perdebatan politik mengenai kelayakan Gibran melanjutkan tugas sebagai Wakil Presiden.
Tekanan politik semakin menguat setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan tersebut berkaitan dengan desakan pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
DPR Batalkan Agenda Paripurna HMP
Perkembangan pengunduran diri Gibran turut memengaruhi agenda DPR RI. Rapat Paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk membahas pengumuman usulan HMP akhirnya dibatalkan.
Pembatalan tersebut berlangsung setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR.
Ketua Fraksi PAN sekaligus anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, sebelumnya menyatakan bahwa usulan HMP tetap akan dibacakan, tetapi kemungkinan tidak berlanjut apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri.
“Usulan HMP tetap dibacakan, apakah dilanjutkan, saya kira tidak,” ujarnya.
Dengan pengunduran diri tersebut, dinamika politik di DPR memasuki babak baru. Namun, lembaga legislatif tetap perlu memperhatikan mekanisme konstitusional dalam menindaklanjuti perubahan status jabatan Wakil Presiden.
MPR Siapkan Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatan, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden.
MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi lembaga negara dalam memproses pengisian jabatan Wakil Presiden apabila pengunduran diri Gibran telah menimbulkan kekosongan jabatan sesuai mekanisme konstitusi.
Dengan diterimanya surat pengunduran diri, perhatian publik kini tertuju pada langkah lanjutan MPR dan Presiden Prabowo Subianto. Masyarakat juga menantikan kepastian mengenai jadwal sidang, mekanisme pengisian jabatan, serta dua nama calon Wakil Presiden yang nantinya akan diajukan Presiden.
Peristiwa ini menjadi babak penting dalam perjalanan politik Indonesia karena pengunduran diri Gibran mengakhiri masa tugasnya sebelum masa jabatan konstitusional 2024–2029 selesai.
