BALI – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp tersebut rampung secara bertahap hingga 2029. Program ini menjadi salah satu agenda prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah memasukkan pembangunan PLTS 100 GWp dalam Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air.
“Presiden Prabowo Subianto akan melakukan launching dan groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp pada Selasa, 25 Agustus 2026,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).
Pemerintah Kejar 30 GWp PLTS pada 2026
Prabowo menginstruksikan pemerintah mempercepat pembangunan PLTS hingga mencapai total kapasitas 100 GWp pada 2029. Pemerintah memperkirakan program tersebut dapat menghasilkan efisiensi biaya listrik hingga Rp73,9 triliun setiap tahun.
Pada tahap awal, pemerintah mengejar pembangunan PLTS berkapasitas 30 GWp sepanjang 2026. Pemerintah juga menargetkan penghentian operasional pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan total kapasitas 13 GW.
Potensi energi surya Indonesia sebenarnya jauh lebih besar. Data pemerintah mencatat potensi energi surya nasional mencapai sekitar 3.294 GWp. Namun, hingga April 2026, kapasitas PLTS yang telah terpasang baru sekitar 1,5 GWp.
Pemerintah akan membangun PLTS 100 GWp secara bertahap. Tahap pertama mencakup kapasitas 17 GWp, tahap kedua 18 GWp, sedangkan tahap ketiga mencapai 30 GWp.
Perluas Listrik Energi Terbarukan ke Wilayah 3T
Selain meningkatkan kapasitas pembangkit, pemerintah terus memperluas akses listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sepanjang 2025, pemerintah membangun 15 pembangkit EBT yang terdiri dari 12 PLTS dan tiga Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp103,3 miliar untuk proyek tersebut dan telah melayani 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum.
Program itu berlanjut pada 2026. Pemerintah menargetkan pembangunan 39 lokasi PLTS Terpadu di wilayah 3T dengan sasaran layanan sebanyak 4.259 rumah tangga. Total nilai pembangunannya mencapai Rp450,2 miliar.
Pemerintah juga mengembangkan tiga lokasi PLTMH yang akan melayani 464 rumah tangga dengan nilai pembangunan Rp50,4 miliar.
Melalui Program Listrik Desa, pemerintah hingga kini telah menjangkau 1.403 lokasi yang tersebar di 36 provinsi. Sementara itu, sebanyak 220.845 rumah tangga tidak mampu telah memperoleh manfaat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
PLTS 100 GWp Dorong Investasi dan Green Jobs
Prasetyo menegaskan pembangunan PLTS 100 GWp tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan listrik nasional. Pemerintah juga menyiapkan proyek tersebut sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru.
Pemerintah akan mendorong investasi pada sektor pembangkit listrik, baterai, dan jaringan kelistrikan. Selain itu, pemerintah berupaya memperkuat industri solar photovoltaic (PV) dalam negeri serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan hijau atau green jobs.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah memproyeksikan pembangunan sektor ketenagalistrikan dapat menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan. Lebih dari 760 ribu di antaranya berpotensi masuk kategori green jobs.
“Pemerintah memastikan pembangunan PLTS 100 GWp akan terus dikawal secara bertahap dan terukur, sejalan dengan komitmen mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan kompetitif di bidang energi,” ujar Prasetyo.
