JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengantisipasi dan menangani risiko banjir di Jakarta.
Pramono mengatakan koordinasi lintas wilayah menjadi kebutuhan penting karena sejumlah sungai yang mengalir menuju Jakarta berhulu di Jawa Barat. Aliran sungai tersebut juga melintasi sejumlah kawasan sebelum masuk ke wilayah Jakarta.
Hal itu disampaikan Pramono saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana DKI Jakarta di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Menurut Pramono, pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu menjalankan penanganan sungai sesuai kewenangan masing-masing. Pembagian tugas yang jelas diperlukan agar pengendalian banjir dapat berlangsung secara terpadu.
“Banyak sungai yang alirannya berasal dari Jawa Barat, sehingga koordinasi menjadi penting dalam penanganan bencana bersama,” kata Pramono dalam keterangan pers yang diterima RRI.
DKI Normalisasi 13 Sungai
Pemprov DKI Jakarta saat ini menjalankan program normalisasi terhadap 13 sungai sebagai bagian dari strategi pengendalian banjir. Beberapa sungai yang masuk dalam program tersebut antara lain Sungai Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama.
Pramono menjelaskan, normalisasi Sungai Ciliwung membutuhkan pembebasan lahan di wilayah Jakarta. Pemprov DKI bertanggung jawab menangani kebutuhan lahan tersebut agar proses normalisasi dapat terus berjalan.
Sementara itu, pemerintah pusat menangani sejumlah pekerjaan teknis, termasuk penurapan tanggul di sepanjang sungai.
“Dalam normalisasi Ciliwung, pembebasan lahan sepenuhnya dilakukan Pemprov DKI di wilayah Jakarta. Sedangkan penurapan tanggul dan sebagainya merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam penanganan sungai tersebut,” ujarnya.
Pembagian kewenangan tersebut menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai tugas dan kebutuhan di lapangan.
Pemprov DKI juga terus menyelesaikan pembebasan lahan untuk mendukung kelanjutan normalisasi Sungai Ciliwung. Pemerintah menargetkan proses tersebut dapat berlangsung secara bertahap hingga seluruh kebutuhan penanganan terpenuhi.
Pramono berharap normalisasi sungai dapat diselesaikan secara bertahap sehingga kapasitas aliran meningkat dan ancaman banjir Jakarta terhadap warga semakin berkurang.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara Jakarta dan Jawa Barat. Menurutnya, pengendalian banjir membutuhkan kerja sama lintas daerah karena aliran sungai tidak mengenal batas administratif.
Dengan koordinasi yang lebih kuat, pemerintah berharap program normalisasi sungai dan berbagai langkah mitigasi bencana dapat berjalan lebih efektif serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat Jakarta dan wilayah sekitarnya.
