SUMENEP – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep terus meningkatkan kualitas layanan pengaduan dan penanganan keadaan darurat melalui pengembangan aplikasi Sistem Layanan Pengaduan dan Respons Cepat (SiLaPoR) 112.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan alih pengetahuan fitur-fitur terbaru aplikasi SiLaPoR yang berlangsung di Aula Diskominfo Kabupaten Sumenep, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini melibatkan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan berbagai instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dalam menangani laporan masyarakat.
Sejumlah lembaga turut mengikuti kegiatan tersebut, di antaranya Polres Sumenep, Basarnas, BAZNAS, rumah sakit, Palang Merah Indonesia (PMI), PDAM, pemadam kebakaran (Damkar), serta instansi lainnya.
Kepala Diskominfo Kabupaten Sumenep, Indra Wahyudi, melalui Sekretaris Diskominfo, Herry Kushendrawan, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman peserta dalam mengoperasikan fitur-fitur terbaru SiLaPoR.
Menurutnya, penguasaan fitur baru akan membantu setiap instansi mengelola laporan masyarakat secara lebih cepat, efektif, dan terintegrasi.
“Dengan adanya fitur-fitur baru pada aplikasi SiLaPoR ini, diharapkan pengelolaan laporan masyarakat dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan terintegrasi,” ujar Herry.
Ia berharap seluruh peserta dapat menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh di instansi masing-masing. Dengan demikian, pemerintah daerah bersama lembaga terkait dapat meningkatkan respons terhadap pengaduan masyarakat dan kejadian darurat secara transparan serta akuntabel.
SiLaPoR 112 Jadi Pusat Pengaduan Darurat Masyarakat
Kepala Bidang Teknologi Informatika Diskominfo Sumenep, Eko Roby Subekti, menjelaskan bahwa SiLaPoR 112 merupakan layanan terpadu yang menghubungkan laporan darurat masyarakat dengan instansi yang memiliki kewenangan menangani kejadian tersebut.
Melalui layanan ini, masyarakat cukup menghubungi nomor 112 tanpa biaya pulsa. Warga dapat mengakses layanan tersebut melalui telepon seluler maupun telepon rumah dari seluruh operator selama 24 jam setiap hari.
Masyarakat dapat menggunakan layanan darurat ini untuk melaporkan berbagai kejadian, mulai dari kebutuhan ambulans gawat darurat, kebakaran, kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal, bencana alam, pohon tumbang, hingga keberadaan hewan buas atau berbisa.
Layanan tersebut juga menerima laporan kerusakan konstruksi yang berpotensi menimbulkan korban.
“Melalui layanan ini, masyarakat cukup menghubungi 112 secara gratis, tanpa pulsa, dari HP maupun telepon rumah, semua operator, selama 24 jam setiap hari,” jelas Eko.
Petugas Verifikasi Laporan Sebelum Meneruskan ke Instansi Terkait
Eko menerangkan bahwa setiap laporan yang masuk akan melalui proses verifikasi oleh petugas Call Center 112. Setelah memastikan informasi laporan, petugas meneruskan pengaduan kepada OPD atau instansi terkait sesuai jenis kejadian.
Selanjutnya, tim lapangan dari instansi yang menerima laporan melakukan penanganan hingga persoalan selesai.
Mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah daerah mengoordinasikan berbagai instansi dalam satu sistem pelayanan. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu mencari sendiri instansi yang harus menangani keadaan darurat.
Peserta Praktikkan Fitur Baru SiLaPoR
Dalam kegiatan alih pengetahuan tersebut, peserta tidak hanya mempelajari fungsi aplikasi melalui pemaparan materi. Diskominfo Sumenep juga memberikan pemahaman praktis mengenai penggunaan fitur-fitur terbaru SiLaPoR.
Materi mencakup tahapan penerimaan laporan, verifikasi informasi, disposisi kepada instansi terkait, hingga penyelesaian dan pelaporan tindak lanjut.
Peserta juga mempelajari pengisian Berita Acara Kesiapsiagaan Tim Kedaruratan sebagai bagian dari administrasi dan penguatan koordinasi penanganan keadaan darurat.
Melalui pembaruan fitur dan peningkatan kemampuan petugas, Diskominfo Sumenep berharap SiLaPoR 112 semakin optimal dalam menghubungkan masyarakat dengan layanan kedaruratan.
Penguatan sistem ini sekaligus menjadi langkah Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, terkoordinasi, transparan, dan mudah diakses masyarakat.














