FALIHMEDIA.COM – Dalam beberapa bulan terakhir, publik disuguhi wacana ambisius tentang Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dipuja sebagai pintu masuk menuju negara kesejahteraan. Tapi, apakah kita sedang keliru membaca arah?
Jangan-jangan, alih-alih menjadi negara yang menjamin hak sosial warganya, kita hanya sedang membangun negara katering raksasa yang pandai memasak, tetapi lupa memasak masa depan.
1. Hiperbolisasi yang Menyesatkan
Narasi bahwa MBG adalah wujud nyata dari welfare state (negara kesejahteraan) telah menjadi bola salju di ruang publik. Istilah-istilah seperti “negara hadir”, “investasi generasi emas”, dan “pemenuhan hak dasar anak” dikemas begitu indah. Namun, hiperbolisasi ini menutupi satu fakta penting: negara kesejahteraan tidak hanya diukur dari kemampuan membagikan piring berisi nasi, lauk, dan sayur.
Negara kesejahteraan—dalam tradisi sosial demokrasi ala Skandinavia atau model Bismarck di Jerman—dibangun di atas tiga pilar utama: jaminan kesehatan semesta, tunjangan pengangguran yang bermartabat, serta akses publik atas pendidikan dan perumahan yang merata. Program MBG, meskipun niatnya baik, hanyalah satu simpul kecil dalam anyaman besar jaring pengaman sosial. Membesar-besarkan MBG sebagai ikon kesejahteraan sama saja dengan mengklaim bahwa menghias jendela depan rumah berarti seluruh rumah sudah layak huni.
2. Logistik versus Struktur: Jebakan Negara Katering
Coba bayangkan birokrasi yang sibuk mendistribusikan dua juta porsi makan siang setiap hari. Mulai dari dapur umum, rantai pasok bahan pangan, hingga tenaga pengantar dan juru masak. Semua akan bekerja layaknya perusahaan katering nasional. Efek positifnya jelas: menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi mikro. Tapi di situlah jebakannya.
Ketika negara terlalu fokus menjadi “juru masak terbesar”, maka energi politik dan fiskal akan habis untuk urusan operasional dapur. Akibatnya, isu-isu struktural seperti buruknya kualitas guru di daerah 3T, tidak berfungsinya puskesmas, serta ketimpangan akses air bersih—yang sejatinar menjadi akar dari rendahnya gizi dan produktivitas—terus terabaikan. Kita berisiko jatuh ke dalam paradoks katering: anak-anak kenyang sebentar, tetapi sistem pendidikan dan kesehatannya tetap lapuk.
3. Anggaran yang Bisa Dialihkan untuk Hal yang Lebih Fundamental
Tanpa bermaksud anti terhadap pemberian makan gratis (terbukti banyak negara menerapkan program serupa), kritik yang diajukan adalah soal proporsionalitas. Jika anggaran MBG mencapai ratusan triliun rupiah pertahun, sementara alokasi untuk perbaikan sanitasi sekolah, pelatihan guru, dan subsidi pupuk untuk petani lokal justru stagnan, maka terjadi salah prioritas.
Data riset menunjukkan bahwa penyebab utama anak-anak kurang gizi bukan semata karena tidak ada makan siang di sekolah, melainkan karena krisis air bersih, praktik pengasuhan yang buruk, serta ketidakmampuan keluarga mengakses pangan bergizi akibat kemiskinan struktural. Maka, logika negara kesejahteraan sejati seharusnya memprioritaskan program bantuan langsung tunai bersyarat, pemberdayaan ibu, serta perbaikan infrastruktur dasar, sebelum mendirikan dapur umum nasional.
4. Menuju Welfare State: Bukan Tentang Gratis, Tapi Tentang Berkelanjutan
Ciri negara kesejahteraan bukanlah sekadar “gratis”, melainkan jaminan. Gratis bisa jadi hanya populis sesaat, tetapi jaminan berkelanjutan adalah kerja sistem. Negara kesejahteraan menjamin bahwa ketika seorang warga sakit, ia tetap mendapat layanan tanpa jatuh miskin. Ketika seorang buruh di-PHK, ia tetap bisa hidup layak sembari mencari kerja baru. Ketika seorang anak ingin kuliah, biaya tidak menjadi tembok pemisah.
MBG, jika dikelola secara berlebihan, justru mengancam keberlanjutan fiskal. Begitu dapur umum berdiri di setiap kecamatan, muncul ketergantungan politik dan biaya perawatan yang membengkak. Sementara di negara kesejahteraan sejati, program makan gratis di sekolah hanyalah pelengkap dari jaminan sosial yang sudah kokoh, bukan tulang punggungnya.
Jangan tertipu oleh aroma masakan yang sedap. Negara katering akan membuatmu kenyang saat pemilu, tetapi lapar hak saat krisis. Sudah waktunya kita berhenti menyebut MBG sebagai ikon kesejahteraan dan mulai menuntut hadirnya jaring pengaman sosial yang utuh: dari kesehatan, perumahan, hingga pendidikan tinggi gratis. Sebab, sebaik-baiknya katering, ia tak akan pernah menggantikan peran negara yang sejati: hadir secara sistemik, bukan sekadar sesekali membagikan nasi hangat.
*) Oleh: Muhammad Hilaal Rizaldi: Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alamat: Cibubur Bukit Permai blok I Jl Raung No. 34
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi falihmedia.com
