PAMEKASAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pantura (Formatur) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Rabu (8/7/2026). Massa aksi mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan segera merealisasikan rotasi dan mutasi jabatan yang sebelumnya dijanjikan rampung pada Juli 2026.
Bupati Pamekasan Kholilurrahman langsung menemui para peserta aksi. Dalam dialog tersebut, ia menegaskan pemerintah tetap melaksanakan pelantikan pejabat pada Juli ini, namun menggunakan skema bertahap atau parsial.
Koordinator Lapangan Formatur, Hendra, menjelaskan aksi tersebut merupakan demonstrasi jilid kedua. Sebelumnya, Formatur telah melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Pamekasan, Bupati, Wakil Bupati, hingga Sekretaris Daerah.
Menurut Hendra, Sekretaris Daerah yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sebelumnya menyampaikan bahwa rotasi dan mutasi jabatan akan dimaksimalkan serta diselesaikan sepanjang Juli.
“Hasil diskusi dengan Sekda selaku Ketua Baperjakat, rotasi jabatan akan dimaksimalkan dan dituntaskan di bulan Juli,” kata Hendra saat berorasi.
Namun, Hendra mengaku memperoleh penjelasan berbeda saat berdialog langsung dengan Bupati. Ia menyebut kepala daerah memilih mekanisme pelantikan secara bertahap, bukan serentak.
Selain itu, Formatur juga meminta pemerintah memperlihatkan surat yang diajukan kepada Kementerian PANRB terkait penyesuaian struktur organisasi. Hingga aksi berlangsung, dokumen tersebut belum diperlihatkan kepada massa.
Hendra menilai pelaksanaan rotasi secara bertahap berpotensi memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kalau tidak dilakukan secara kolektif, tentu muncul berbagai kecurigaan. Masyarakat bisa menduga ada permainan atau bahkan isu jual beli jabatan,” tegasnya.
Ia juga menanggapi pernyataan Bupati yang mempersilakan masyarakat melaporkan dugaan jual beli jabatan kepada aparat penegak hukum.
Menurutnya, masyarakat lebih menginginkan pemerintah segera menyelesaikan rotasi jabatan sehingga berbagai isu yang berkembang dapat terjawab secara terbuka.
Formatur memastikan akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila pemerintah tidak memenuhi tuntutan tersebut.
Sementara itu, Bupati Pamekasan Kholilurrahman mengapresiasi jalannya demonstrasi yang berlangsung tertib dan kondusif.
“Alhamdulillah tidak ada tindakan anarkisme. Ucapannya juga bagus dan memenuhi etika. Ini penting karena akan didengar anak-anak kita,” ujar Kholilurrahman.
Bupati menjelaskan pemerintah memilih pelantikan secara parsial agar proses pengisian jabatan berjalan lebih efektif. Menurutnya, pelantikan serentak terhadap seluruh posisi justru membutuhkan waktu lebih lama karena harus menunggu pejabat yang memasuki masa pensiun dan pergeseran jabatan lainnya.
“Kalau kolektif sekian ratus kursi diisi semua nanti saling menunggu. Karena yang pensiun juga bertahap. Satu pejabat bergeser, yang lain ikut bergerak. Itu membutuhkan waktu. Karena itu kami memutuskan pelantikan dilakukan secara parsial,” jelasnya.
Kholilurrahman memperkirakan pemerintah akan melantik sekitar 30 hingga 50 pejabat pada tahap awal. Ia menargetkan proses rotasi dan mutasi berlangsung mulai Juli hingga pertengahan atau akhir Agustus 2026.
Menutup pertemuan, Bupati menegaskan dirinya tidak pernah mengundang massa untuk datang berunjuk rasa, namun tetap menghargai kepedulian mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Pamekasan.
