FALIHMEDIA.COM | JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) kembali mengaktifkan kanal pengaduan “Lapor Pak Amran” sebagai wadah bagi petani menyampaikan persoalan langsung kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Layanan yang sebelumnya diluncurkan pada 2016 itu kini dibuka kembali setelah Amran kembali menjabat di Kabinet Merah Putih. Pengaduan dapat dikirim melalui WhatsApp resmi di 082311109390.
Sejak kembali beroperasi, kanal tersebut menerima banyak keluhan, terutama terkait praktik kecurangan dalam distribusi pupuk subsidi. Laporan menunjukkan adanya penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), meskipun pemerintah telah memberi potongan harga hingga 20 persen. Menindaklanjuti temuan itu, sebanyak 2.039 kios dan distributor pupuk ditutup pada 13 Oktober, dengan perkiraan kerugian petani mencapai Rp600 miliar per tahun. Aduan baru terus mengalir, dan 115 distributor serta pengecer kembali dicabut izinnya pada 21 November karena tetap melanggar aturan harga.
Kanal pengaduan juga mengungkap praktik pungutan liar (pungli) dalam penyaluran alat dan mesin pertanian (Alsintan), yang seharusnya diberikan gratis kepada kelompok tani. Amran menyebut telah menindak 31 kasus pungli dan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum.
“Kalau ada pidana, dipidanakan,” tegas Amran pada Jumat (21/11/2025).
Selain itu, laporan lain menyebut adanya oknum staf Direktorat Tanaman Pangan yang mengaku sebagai pejabat direktur jenderal dan meminta uang antara Rp50 juta hingga Rp600 juta sebagai syarat mendapatkan Alsintan.
“Traktor diambil, suruh bayar Rp100 juta, Rp50 juta satu alat,” ungkap Amran, Jumat (28/11/2025).
Pengaduan melalui kanal ini juga membantu mengungkap dugaan penyelundupan beras impor ilegal menuju Batam. Pemeriksaan di Pelabuhan Rakyat Tanjung Sengkuang, Batu Ampar, menemukan 40,4 ton beras impor tanpa izin, bersama berbagai barang lain seperti 2,04 ton minyak goreng, 4,5 ton gula, 600 kg tepung terigu, 900 liter susu, parfum, mie impor, dan makanan beku. Barang itu diangkut tiga kapal motor. Pengusaha yang terlibat kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada Amran. Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dan tidak membuka impor beras.
