SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum memperketat pemberantasan rokok ilegal. Ia meminta petugas tidak hanya menyita dan memusnahkan barang bukti, tetapi juga membongkar jaringan bisnis ilegal dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, distribusi, hingga penjualan.
Ahmad Luthfi menyampaikan penegasan tersebut saat menghadiri pemusnahan 32,7 juta batang rokok ilegal dan lebih dari 8.000 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).
Menurut Luthfi, seluruh pemerintah kabupaten dan kota harus mengambil peran aktif dalam memerangi peredaran rokok tanpa pita cukai maupun produk yang menggunakan pita cukai palsu. Praktik tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam penerimaan negara dan pendapatan daerah.
“Di seluruh kabupaten/kota kita perangi karena ini krusial. Tidak boleh lagi ada tindakan ilegal mulai dari produksi, distribusi, sampai penjualan. Kita harus putus mata rantainya,” tegas Luthfi.
Ia menilai operasi penindakan saja belum cukup untuk memberantas bisnis rokok ilegal. Pemerintah membutuhkan kerja sama lintas instansi, pengawasan secara konsisten, serta edukasi masyarakat agar peredaran produk tanpa memenuhi ketentuan cukai tidak terus berkembang.
Untuk memperkuat langkah tersebut, Luthfi telah meminta Satpol PP Jawa Tengah membangun koordinasi intensif dengan Polda Jawa Tengah dan Bea Cukai Jateng-DIY. Ketiga unsur tersebut harus memperluas pengawasan sekaligus melakukan penindakan di seluruh kabupaten dan kota.
Selain memperkuat penegakan hukum, pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi hingga lingkungan desa dan kelurahan. Masyarakat harus memahami larangan memperjualbelikan rokok ilegal serta mengenali karakteristik produk yang tidak memenuhi ketentuan cukai.
Luthfi bahkan meminta pemerintah memasang imbauan di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat, termasuk warung dan lokasi penjualan rokok.
“Potensi rokok ilegal ini sangat merugikan penerimaan negara dan daerah terkait pajak atau cukai rokok itu sendiri. Tidak kalah penting adalah melakukan imbauan untuk betul-betul menaati hukum terkait rokok ilegal itu sendiri,” ujarnya.
Pemusnahan Rokok Ilegal Capai Rp49,28 Miliar
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah bersama aparat penegak hukum memusnahkan barang bukti rokok dan minuman beralkohol ilegal dengan perkiraan nilai mencapai Rp49,28 miliar.
Petugas mengamankan seluruh barang bukti melalui operasi gabungan Bea Cukai Jateng-DIY, Polda Jawa Tengah, dan Satpol PP Jawa Tengah di sejumlah wilayah.
Besarnya jumlah barang bukti tersebut memperlihatkan bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan pengawasan dan penindakan berkelanjutan.
Praktik perdagangan rokok ilegal juga berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai. Selain itu, pemerintah daerah dapat kehilangan potensi pendapatan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Padahal, DBHCHT memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
Bea Cukai Amankan 125,8 Juta Batang Rokok Ilegal Sepanjang 2026
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jateng-DIY, Agus Yulianto, mengungkapkan bahwa jajarannya terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal.
Dalam dua tahun terakhir, Bea Cukai mencatat penindakan terhadap 270.731.899 batang rokok ilegal di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Sementara itu, sepanjang 2026 hingga 9 November, Bea Cukai telah menerbitkan 3.764 surat bukti penindakan. Dari berbagai operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 125.821.799 batang rokok ilegal serta 19.630 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA).
Agus mengatakan, pemusnahan barang bukti pada Kamis tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan peredaran barang kena cukai ilegal.
“Hari ini kita musnahkan 32,7 juta batang rokok ilegal dan lebih dari 8.000 liter MMEA. Ini menegaskan bahwa kita tidak memberi toleransi terhadap produksi, peredaran, dan konsumsi rokok ilegal,” kata Agus.
Melalui sinergi pemerintah daerah, kepolisian, dan Bea Cukai, Pemprov Jawa Tengah berharap jaringan perdagangan rokok ilegal dapat dibongkar secara menyeluruh. Pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan agar peredaran produk ilegal tidak semakin meluas.
