JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pengembangan layanan digital, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pembenahan tata kelola birokrasi. Langkah tersebut bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan komitmen tersebut saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Taj Yasin menegaskan bahwa keterbukaan informasi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan lembaga pengawas. Masyarakat juga harus mengambil bagian dalam memantau program dan kebijakan pemerintah.
“Pengawasan itu juga dilakukan bukan hanya pengawas-pengawas saja, tetapi masyarakat juga perlu ikut andil dalam melakukan pengawasan,” ujar Taj Yasin.
Untuk memperluas akses informasi, Pemprov Jateng mengembangkan sejumlah platform digital yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Salah satunya melalui aplikasi PPID Mobile yang menyediakan layanan permohonan informasi publik, pengajuan keberatan, serta ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Pemprov Jateng juga menghadirkan keterbukaan informasi dalam sektor kesehatan melalui aplikasi RSMS Online milik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Aplikasi tersebut membantu masyarakat memperoleh berbagai informasi pelayanan rumah sakit, mulai dari pendaftaran online, jadwal klinik, informasi dokter, ketersediaan tempat tidur, hingga fasilitas kesehatan.
Selain memperluas layanan digital, Pemprov Jateng terus meningkatkan pemahaman mengenai keterbukaan informasi melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan penguatan kapasitas. Program tersebut melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, organisasi perangkat daerah (OPD), serta lembaga pengawasan.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif, transparan, dan berintegritas.
Taj Yasin turut memaparkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025. Dari total 35 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jateng, sebanyak 26 instansi atau 74,28 persen berhasil meraih predikat Informatif.
Sementara itu, seluruh tujuh rumah sakit daerah milik Pemprov Jateng juga telah mencapai kategori Informatif. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan penerapan keterbukaan informasi pada instansi pemerintah daerah, termasuk sektor pelayanan kesehatan.
Pemprov Jateng juga menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan birokrasi, terutama ketika mengisi jabatan pejabat di lingkungan pemerintahan daerah.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan mekanisme manajemen talenta untuk menentukan pejabat berdasarkan kompetensi dan profesionalisme. Proses tersebut mencakup asesmen, verifikasi, hingga uji kompetensi dengan mengedepankan prinsip transparansi.
Menurutnya, mekanisme tersebut memastikan setiap tahapan pengisian jabatan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kesempatan berdasarkan kemampuan masing-masing aparatur sipil negara (ASN). Sistem ini sekaligus mencegah praktik titip jabatan dalam lingkungan birokrasi.
“Itu membuktikan bahwa keterbukaan benar-benar kami lakukan,” kata Gus Yasin.
Lebih lanjut, Taj Yasin menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat melalui konsep Rumah Rakyat.
Program tersebut menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Melalui penguatan layanan digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, Pemprov Jateng berupaya membangun pemerintahan yang semakin terbuka dan akuntabel.
Komitmen tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong penyelenggaraan pemerintahan Jawa Tengah yang lebih transparan dan profesional.
