FALIHMEDIA.COM | JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan pentingnya penerapan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fondasi utama pembangunan ibu kota. Ia juga menyoroti pentingnya kemandirian fiskal daerah untuk memperkuat perekonomian Jakarta.
“Prinsip tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan audit integritas terhadap proyek strategis daerah, serta pengembangan berbagai bentuk creative financing untuk memperkuat pembangunan,” ujar Pramono dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Inspektorat Daerah 2025 di Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci
Menurut Pramono, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan menjadi kunci utama agar seluruh program pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan publik.
Ia menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program strategis nasional, seperti:
-
Makan Bergizi Gratis (MBG)
-
Koperasi Merah Putih
-
Sekolah Rakyat
-
Cek Kesehatan Gratis
-
Penuntasan Tuberkulosis
-
Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas
-
Lumbung Pangan Nasional
-
Pengawalan Pertumbuhan Ekonomi
Integritas dan Profesionalitas Pemerintah Daerah
Sebagai kepala daerah, Pramono menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan serta penggunaan anggaran dijalankan dengan integritas, profesionalitas, dan transparansi.
Ia juga menyoroti peran penting Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah. Menurutnya, APIP harus bekerja secara independen, bebas dari intervensi, dan memiliki saluran pelaporan langsung kepada kepala daerah.
“APIP juga harus mampu memberikan insight strategis dalam proses pengambilan keputusan agar pengawasan berjalan efektif,” jelasnya.
Rakornas Jadi Ruang Sinergi dan Penguatan Pengawasan
Pramono berharap Rakornas menjadi ruang produktif bagi kepala daerah dan jajaran APIP untuk bertukar gagasan, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kapabilitas pengawasan pemerintahan.
“Rakornas ini diharapkan bisa memperkuat sistem pengawasan dan membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” tambahnya.
Penghargaan dan Inovasi Sistem Pengawasan
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Dalam Negeri menyerahkan Penghargaan Anggaraksa Dharma kepada para Inspektur Daerah dengan kinerja terbaik. Lima provinsi, termasuk Provinsi DKI Jakarta, serta sepuluh kabupaten dan sepuluh kota menerima penghargaan tersebut.
Selain itu, acara juga dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Penguatan APIP Daerah antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPKP, serta peluncuran Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES).
Wujud Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas
Dengan penguatan pengawasan dan transparansi tersebut, diharapkan tata kelola pemerintahan di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, semakin berintegritas, profesional, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
