FALIHMEDIA.COM | SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah. Langkah ini diambil demi mewujudkan tata kelola keuangan dan organisasi yang transparan, akuntabel, serta sehat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri entry meeting bersama BPK Jateng di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (13/10/2025).
“Pemeriksaan ini memiliki objek dan materi yang jelas. Maka dari itu, Pemprov Jateng wajib mendukung sepenuhnya, karena ini bagian dari upaya menjaga kesehatan organisasi,” ujar Luthfi.
Menurutnya, seluruh organisasi di lingkungan Pemprov Jateng, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), berperan penting sebagai penggerak pembangunan wilayah. Oleh sebab itu, setiap lembaga harus memiliki kinerja yang baik dan efisien.
“Justru dengan adanya pemeriksaan, kita bisa lebih cepat mengetahui langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki keuangan dan meningkatkan kinerja,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan sepanjang September 2025. Fokus pemeriksaan meliputi kegiatan yang bersumber dari anggaran tahun 2024 hingga triwulan III tahun 2025.
“Pemeriksaan ini bertujuan menilai tingkat kepatuhan dan efektivitas kinerja pemerintah daerah pada tujuh tema utama. Penilaian dilakukan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” jelas Rahmatullah.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pemeriksaan tematik tersebut juga mencakup evaluasi kinerja program peningkatan ketahanan pangan, yang dilakukan serentak di seluruh provinsi Indonesia.
“Kami ingin memastikan apakah Pemprov Jateng bersama pemerintah kabupaten/kota sudah memiliki kebijakan yang komprehensif dalam mendukung ketahanan pangan,” pungkasnya.
