SURABAYA – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur memperkuat pemberdayaan ekonomi kader dengan menggandeng Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) se-Jawa Timur. Kedua pihak menandatangani perjanjian kerja sama untuk memperluas edukasi dan pendampingan administrasi perpajakan bagi kader serta pelaku usaha.
Penandatanganan kerja sama berlangsung di Graha PW GP Ansor Jawa Timur, Kamis (6/8/2026), sebagai bagian dari rangkaian Ansor Economic Forum (AEF) 2026 yang mengusung tema “Memahami Perpajakan Terbaru: Meningkatkan Literasi, Kepatuhan, dan Daya Saing Pelaku Usaha.”
Melalui kerja sama tersebut, GP Ansor Jawa Timur dan DJP akan memberikan edukasi perpajakan kepada kader, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta badan usaha yang berada di bawah naungan organisasi. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan, memperbaiki tata kelola administrasi, serta memperkuat daya saing usaha.
Selain menghadirkan materi perpajakan, Ansor Economic Forum 2026 juga menjadi ruang kolaborasi bagi para pelaku usaha kader GP Ansor. Forum ini membuka kesempatan untuk membangun jaringan bisnis, bertukar pengalaman, dan memperkuat sinergi ekonomi antarkader.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menghadiri kegiatan tersebut bersama jajaran pimpinan Kantor Wilayah DJP se-Jawa Timur. Kehadirannya menunjukkan komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam memperluas literasi perpajakan melalui kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Bimo menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor memiliki peran penting dalam membangun kepatuhan pajak yang lahir dari kesadaran masyarakat, bukan semata-mata karena kewajiban hukum.
Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, Musaffa Safril, menegaskan bahwa peningkatan literasi perpajakan menjadi bagian dari strategi organisasi untuk mencetak kader yang mandiri secara ekonomi sekaligus memiliki kesadaran hukum sebagai warga negara.
“Kami ingin kader Ansor menjadi bagian dari solusi. Mereka tidak hanya menjadi warga negara yang patuh pajak, tetapi juga mampu menjadi penggerak literasi perpajakan di lingkungan masing-masing. Kepatuhan pajak harus tumbuh sebagai budaya, bukan sekadar kewajiban administratif,” ujar Musaffa.
Musaffa menilai pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Karena itu, organisasi kemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk mendorong kesadaran masyarakat agar menjadikan pembayaran pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan bangsa.
Ia juga menegaskan kesiapan GP Ansor Jawa Timur menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun budaya sadar pajak di tengah masyarakat.
“Semakin tinggi literasi dan kepatuhan perpajakan masyarakat, semakin kuat fondasi pembangunan nasional, semakin sehat iklim usaha, dan semakin kokoh kemandirian ekonomi bangsa,” katanya.
Melalui kemitraan ini, GP Ansor Jawa Timur menargetkan terbentuknya ekosistem edukasi perpajakan yang berkelanjutan bagi kader dan pelaku usaha. Organisasi berharap program tersebut mampu meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance), memperkuat tata kelola usaha, serta melahirkan pelaku usaha yang profesional, taat regulasi, adaptif terhadap perubahan, dan memiliki daya saing tinggi.
Kolaborasi dengan DJP juga menjadi bagian dari strategi GP Ansor Jawa Timur untuk meningkatkan kapasitas kader di bidang ekonomi, kewirausahaan, tata kelola usaha, serta pengembangan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
Dengan sinergi tersebut, GP Ansor Jawa Timur berharap budaya sadar pajak semakin tumbuh di masyarakat dan menjadi bagian dari semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan nasional.
