FALIHMEDIA.COM | JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur menyatakan sikap hormat terhadap proses hukum yang tengah dijalani Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, setelah diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah, menegaskan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya kewenangan KPK dalam menegakkan hukum dan mengajak seluruh pihak menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
“DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghormati kewenangan serta proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Kami mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum tetap dari pengadilan,” ujar Said Abdullah dalam keterangannya.
Said menambahkan, partainya menjunjung tinggi independensi KPK sebagaimana pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Pihaknya menegaskan tidak akan mengintervensi atau memengaruhi jalannya proses hukum tersebut.
Lebih lanjut, Said menegaskan komitmen PDI Perjuangan dalam mendukung pemberantasan korupsi.
“Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Karena itu, kami mendukung sepenuhnya langkah KPK dalam memberantas praktik korupsi,” tegasnya.
Atas kejadian ini, Said juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Ponorogo. Ia menyesalkan tindakan Sugiri yang dinilai belum sepenuhnya amanah dalam memimpin daerah.
“Kami memohon maaf kepada seluruh warga Ponorogo. Tindakan kader kami, Bapak Sugiri Sancoko, telah mencederai kepercayaan rakyat dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin,” ucapnya.
PDI Perjuangan Jatim, lanjut Said, akan menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi internal untuk memperkuat pembinaan kader dan memperbaiki sistem rekrutmen kepala daerah agar tidak berbiaya tinggi—yang kerap menjadi celah praktik korupsi.
“Peristiwa ini menjadi cermin evaluasi kami untuk berbenah ke dalam. Kami akan terus memperbaiki pembinaan kader serta mendorong sistem politik yang lebih bersih dan berintegritas,” tutupnya.
