BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut kebijakan mempercepat proyek infrastruktur pada 2025 memberi keuntungan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2026. Kebijakan itu membuat sejumlah proyek selesai lebih cepat sebelum tekanan ekonomi global meningkat.
Dedi menjelaskan, pada 2025 Pemprov Jabar mempercepat pembangunan infrastruktur meski anggaran daerah sedang mengalami efisiensi besar. Pemerintah daerah berhasil menuntaskan proyek senilai Rp629 miliar menggunakan skema tunda bayar.
“Banyak yang mengkritik keputusan itu karena dianggap membuat anggaran jebol. Namun saya tetap tenang,” kata Dedi dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).
Menurut Dedi, pemerintah provinsi biasanya menyisakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) hingga Rp1,8 triliun setiap tahun. Namun pada 2025, ia mengarahkan hampir seluruh anggaran untuk belanja pembangunan sehingga Silpa hanya tersisa Rp520 ribu.
Langkah tersebut sengaja ia ambil karena ingin mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.
Ia mengungkapkan, pada Oktober 2025 pemerintah provinsi sengaja mempercepat berbagai proyek. Ia meyakini pemerintah tetap memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban tersebut pada tahun berikutnya.
“Proyek-proyek saya percepat pada Oktober. Saya tahu anggarannya akan tersedia. Kita akhirnya bisa merealisasikan proyek Rp629 miliar,” ujarnya.
Menurut Dedi, kebijakan tersebut justru memberi keuntungan pada 2026. Ia menilai harga berbagai material pembangunan berpotensi meningkat seiring memburuknya kondisi ekonomi global.
Dedi mencontohkan potensi kenaikan harga aspal dan bahan bakar yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah.
“Kalau proyek itu dikerjakan tahun ini, biayanya bisa jauh lebih mahal karena harga energi naik. Jadi Pemprov Jabar justru diuntungkan karena pekerjaan sudah selesai lebih dulu,” katanya.
Dedi menegaskan, pemerintah provinsi telah melunasi pembayaran proyek tunda bayar senilai Rp629 miliar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sejak awal 2026.
Ia juga menyebut pendekatan percepatan pembangunan bukan hal baru. Saat menjabat Bupati Purwakarta selama dua periode, ia pernah menerapkan strategi serupa untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Pemerintah harus berani berinovasi dan bergerak cepat agar pembangunan tidak berlarut-larut,” ujarnya.
Situasi ekonomi global saat ini memang mengalami tekanan. Konflik militer antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran sejak 28 Februari 2026 melalui operasi militer “Epic Fury” memicu kenaikan harga minyak dunia.
Ancaman penutupan Selat Hormuz, yang menjadi jalur sekitar 20 persen pasokan minyak global, turut meningkatkan kekhawatiran pasar internasional.
Di dalam negeri, tekanan ekonomi juga terlihat dari pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.000 per dolar AS pada perdagangan 9 Maret 2026.
Kenaikan harga minyak dan depresiasi rupiah tersebut berpotensi memberi tekanan terhadap pengelolaan fiskal nasional. Dalam skenario terburuk, defisit fiskal Indonesia diperkirakan dapat mencapai 3,6–3,7 persen pada 2026.
