JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” di Jakarta, Jumat (12/6). Lebih dari 700 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bergabung dalam aksi tersebut untuk menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Dalam aksi itu, mahasiswa membawa lima tuntutan utama, yaitu menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menolak militerisme di ruang sipil, dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan dalam pengambilan kebijakan.
Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, menilai pemerintah belum mengelola APBN secara optimal. Ia menyoroti alokasi anggaran untuk program MBG yang menurutnya belum memiliki rincian yang jelas dalam APBN.
Menurut Athof, pemerintah seharusnya mengarahkan anggaran yang saat ini digunakan untuk Badan Gizi Nasional (BGN), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat ke sektor pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Jundi Al Muhandis, mengaitkan tingginya harga kebutuhan pokok dan BBM dengan kebijakan anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran. Ia meminta pemerintah segera menghentikan program yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Jundi juga mendorong pemerintah untuk menunjukkan tanggung jawab dengan mengakui adanya kesalahan dalam pengelolaan sumber daya negara. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi awal untuk memperbaiki kebijakan yang dianggap keliru.
Di sisi lain, Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, mengkritik rencana revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri). Ia menilai regulasi tersebut berpotensi mempersempit ruang sipil dan meningkatkan dominasi aparat dalam kehidupan masyarakat.
Dimas menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintah menjadi faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan publik. Ia menilai pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibanding kelompok tertentu.
Selama aksi berlangsung, mahasiswa menghadapi sejumlah hambatan saat menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), yang menjadi titik aksi utama. Aparat kepolisian dan TNI melakukan penyekatan di kawasan Semanggi dan Sudirman sehingga massa tidak dapat melanjutkan perjalanan sesuai rencana.
Yatalathof menjelaskan bahwa panitia aksi telah mengirimkan pemberitahuan resmi kepada kepolisian terkait rencana demonstrasi di Bundaran HI. Namun, aparat tetap mengarahkan massa menuju kawasan Gedung DPR RI.
Menurut keterangan peserta aksi, aparat menutup sejumlah ruas jalan menggunakan barrier, water barrier, serta kendaraan taktis. Kondisi tersebut memicu ketegangan antara demonstran dan aparat di beberapa titik.
Mahasiswa juga mengaku mengalami hambatan saat hendak melaksanakan salat Jumat di sekitar lokasi aksi. Mereka menilai tindakan tersebut mengganggu hak konstitusional warga negara untuk beribadah dan menyampaikan pendapat di muka umum.
Hingga sore hari, massa aksi masih bertahan di kawasan Tosari karena belum berhasil menembus blokade aparat menuju Bundaran HI. Meski demikian, mahasiswa tetap menyampaikan orasi dan menyerukan tuntutan mereka kepada pemerintah.
Aksi yang populer melalui tagar #MenujuIndonesiaBangkrut tersebut melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Para peserta berharap pemerintah mendengar aspirasi yang mereka sampaikan dan segera mengevaluasi sejumlah kebijakan yang menjadi sorotan publik.
