JAWA BARAT – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons cepat laporan warga terkait robohnya jembatan penghubung di Kabupaten Majalengka yang menghambat akses masyarakat.
Peristiwa robohnya jembatan yang terjadi pada Senin (23/3/2026) tersebut memutus jalur vital yang menghubungkan wilayah Cimanggu, Cicurug, dan Ciranca menuju Bantarujeg. Akibatnya, aktivitas warga lumpuh karena kendaraan tidak dapat melintas.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa secara administratif, Pemerintah Kabupaten Majalengka memiliki kewenangan penuh terhadap infrastruktur tersebut. Meski begitu, ia tetap mengambil langkah koordinatif dengan Bupati Majalengka, Eman Suherman, untuk mempercepat penanganan.
Ia meminta pemerintah daerah segera memanfaatkan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) guna memperbaiki jembatan yang roboh. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama.
“Pemkab Majalengka hanya memiliki sisa dana BTT sekitar Rp2 miliar, sementara kebutuhan pembangunan jembatan dan perbaikan jalan mencapai kurang lebih Rp7 miliar,” ujar Dedi pada Jumat (27/3/2026).
Mengatasi kekurangan tersebut, Dedi langsung menginstruksikan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat untuk turun ke lokasi. Ia meminta tim teknis segera menghitung kebutuhan anggaran serta menyiapkan langkah penanganan darurat.
Dedi menekankan pentingnya percepatan pemulihan akses agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga siap mengambil peran dalam mendukung pembiayaan dan teknis perbaikan.
Selain itu, ia mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat yang melaporkan kondisi infrastruktur di wilayahnya. Menurutnya, informasi dari warga membantu pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Informasi dari masyarakat sangat penting bagi kami untuk mempercepat penanganan infrastruktur yang rusak,” tegasnya.
