SITUBONDO – Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Situbondo, Senin (24/8/2026).
Pemerintah Kabupaten Situbondo memproyeksikan postur APBD 2027 mencapai sekitar Rp1,35 triliun. Pemkab menempatkan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sebagai tiga sektor pelayanan dasar yang mendapat perhatian utama.
Penyerahan dokumen KUA-PPAS berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo. Dokumen tersebut menjadi pijakan pemerintah daerah dan legislatif untuk menyusun arah kebijakan serta program anggaran pada 2027.
Bupati Situbondo yang akrab disapa Mas Rio mengatakan pemerintah daerah tetap menyusun anggaran berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah. Pemkab juga memberikan porsi cukup besar untuk rehabilitasi infrastruktur pendidikan dan perbaikan jalan.
“Infrastruktur pendidikan kita mendapatkan porsi rehabilitasi yang relatif besar. Selain itu, perbaikan jalan juga menjadi perhatian serius,” ujar Mas Rio seusai rapat paripurna.
Pemkab Situbondo Siap Intervensi Jalan Desa
Mas Rio menegaskan Pemkab Situbondo siap membantu memperbaiki jalan desa yang mengalami kerusakan. Namun, pemerintah desa harus mengikuti mekanisme pelimpahan aset kepada pemerintah kabupaten sebelum Pemkab mengalokasikan anggaran.
“Kami siap melakukan intervensi anggaran ke jalan desa, asalkan ada mekanisme pelimpahan aset yang jelas ke kabupaten terlebih dahulu,” katanya.
Pemkab juga menghadapi persoalan perbedaan data mengenai kondisi jalan mantap di Situbondo. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati 2023 mencatat persentase jalan mantap mencapai 84 persen.
Namun, pengecekan ulang Dinas Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan kondisi riil jalan mantap hanya berada pada kisaran 62 hingga 67 persen.
Mas Rio menilai perbedaan data tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah menetapkan perbaikan jalan rusak sebagai prioritas. Ia menyebut aspirasi anggota DPRD juga banyak mengarah pada kebutuhan peningkatan kualitas jalan.
“Perbedaan data ini yang membuat kami menetapkan penanganan jalan rusak sebagai prioritas utama. Aspirasi dari dewan juga mayoritas berfokus pada perbaikan jalan,” ungkapnya.
Anggaran Kesehatan Capai Rp69 Miliar
Di sektor kesehatan, Mas Rio memastikan Pemkab Situbondo terus berupaya memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui program BPJS. Pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar Rp69 miliar sesuai kebutuhan yang disampaikan pihak BPJS.
Meski demikian, sinkronisasi data penerima manfaat masih menjadi pekerjaan rumah. Pemkab kini melakukan konsolidasi data agar masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh layanan kesehatan secara optimal.
“Dinamika perbedaan data di lapangan masih sangat tinggi. Kami sedang melakukan konsolidasi data agar seluruh warga Situbondo terlayani dengan optimal tanpa ada yang terlewat,” tegasnya.
Mas Rio juga melihat peluang ruang fiskal yang lebih besar jika pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Saat ini, belanja rutin daerah mencapai sekitar Rp550 miliar. Jika belanja PPPK ikut dihitung, kebutuhan tersebut meningkat menjadi sekitar Rp770 miliar.
“Jika beban PPPK diambil alih pusat, ruang fiskal kita akan jauh lebih longgar untuk mendanai pembangunan infrastruktur lainnya,” jelas Mas Rio.
DPRD Situbondo Mulai Bahas KUA-PPAS 2027
Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi mengatakan DPRD siap membahas KUA-PPAS 2027 sesuai mekanisme yang berlaku. Pembahasan akan berlangsung secara bertahap melalui komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selanjutnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD akan membahas dokumen tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami harus memastikan program kerja setiap OPD sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027,” kata Mahbub.
Mahbub menilai kondisi fiskal Situbondo pada 2027 cukup menantang. Karena itu, DPRD akan mencermati setiap rencana belanja dan menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah.
DPRD tetap menempatkan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai prioritas utama. Legislatif juga akan memastikan pemerintah memenuhi ketentuan belanja wajib, termasuk alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dan ketentuan belanja kesehatan sesuai regulasi.
Proyeksi APBD Situbondo 2027 Defisit Rp63,6 Miliar
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemkab Situbondo memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1.292.769.853.638.
Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp1.356.439.009.968. Perbedaan antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan proyeksi defisit sekitar Rp63,6 miliar.
Pemkab Situbondo berencana menutup defisit tersebut melalui skema pembiayaan daerah. Selanjutnya, DPRD bersama pemerintah daerah akan membahas detail rancangan anggaran sebelum menetapkan APBD Situbondo 2027
