BANGKALAN – Bupati Bangkalan Lukman Hakim meminta evaluasi penanganan stunting dilakukan secara berkala hingga tingkat desa. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kenaikan kasus sekaligus memastikan intervensi pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Lukman menyampaikan hal itu setelah memimpin rapat koordinasi penanganan stunting bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan di ruang rapat Pemkab Bangkalan, Selasa (22/9/2026).
Menurut Lukman, evaluasi tidak cukup dilakukan di tingkat kabupaten dan kecamatan. Pemerintah perlu memantau perkembangan kasus hingga ke desa agar persoalan stunting dapat ditangani lebih cepat dan tepat sasaran.
“Evaluasi berkala terkait kasus stunting ini tidak hanya di tingkat kabupaten dan kecamatan saja, akan tetapi hingga ke tingkat desa,” kata Lukman.
Selain memperkuat evaluasi, Lukman meminta petugas meningkatkan langkah proaktif di lapangan. Edukasi dan pembinaan kepada masyarakat juga perlu diperkuat agar kesadaran mengenai pencegahan stunting semakin meningkat.
Lukman menegaskan penanganan stunting tidak boleh berhenti pada kebijakan dan program administratif. Ia mendorong keterlibatan masyarakat agar upaya pencegahan dan penurunan angka stunting menjadi gerakan bersama.
“Yang kami inginkan upaya penanganan diharapkan tidak hanya berhenti pada kebijakan, akan tetapi juga mampu membangun kesadaran bersama masyarakat dalam mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Bangkalan ini,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan. Lukman melibatkan lintas OPD karena penanganan stunting membutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor.
“Stunting ini bukan hanya tugas dinas kesehatan saja, akan tetapi semua elemen. Karena itu, semua OPD kita undang untuk mengatasi persoalan ini,” katanya.
Prevalensi Stunting Bangkalan Turun
Berdasarkan laporan terbaru Dinas Kesehatan Pemkab Bangkalan, prevalensi stunting di daerah tersebut saat ini berada di angka 17,6 persen.
Angka tersebut turun dibandingkan prevalensi pada 2022 yang mencapai 26,2 persen. Meski mengalami penurunan, Pemkab Bangkalan masih menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14,84 persen pada akhir 2026.
“Target kami di akhir tahun ini, prevalensi stunting adalah 14,84 persen. Karena itu, berbagai upaya untuk menekan kasus ini terus kami lakukan dan melibatkan semua elemen yang ada di Bangkalan,” ujar Lukman.
Pemkab Bangkalan terus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mengejar target tersebut. Penguatan pemantauan, edukasi masyarakat, serta intervensi hingga tingkat desa menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menekan prevalensi stunting.
Upaya tersebut juga menjadi bagian dari dukungan Pemkab Bangkalan terhadap agenda pemerintah pusat dalam membangun sumber daya manusia berkualitas menuju visi Indonesia Emas 2045.
