BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mendorong percepatan pemerataan akses listrik bagi masyarakat pedesaan. Pemkab mengusulkan lokasi penerima program listrik pedesaan Bangkalan untuk 2026 yang tersebar di 12 kecamatan dan 49 desa.
Wakil Bupati Bangkalan, Moch. Fauzan Ja’far, menyampaikan usulan tersebut saat menghadiri rapat Program Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Pedesaan dari Pemerintah Daerah serta Fasilitasi Penyiapan Lahan dan Penyelesaian Perizinan Tahun 2026 di PLN Induk Distribusi Jawa Timur, Rabu (16/9/2026).
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dr. Havidh Nazif, S.T., S.H., M.M., turut menghadiri rapat tersebut bersama para bupati dan wali kota serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Rapat itu membahas sinkronisasi sekaligus verifikasi usulan pemerintah daerah untuk memperluas akses listrik di wilayah pedesaan. Pemerintah bersama PLN juga mencocokkan usulan tersebut dengan kondisi jaringan listrik yang sudah tersedia, rencana pengembangan sistem kelistrikan, serta kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
Fauzan mengatakan pemerataan akses listrik membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Kementerian ESDM, dan PLN.
Menurut dia, pemerintah masih perlu memberikan perhatian terhadap sejumlah wilayah pedesaan yang belum memperoleh akses listrik secara layak dan aman.
“Pemerataan akses listrik merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Kementerian ESDM dan PLN,” kata Fauzan.
976 KK Belum Menikmati Listrik
Pemkab Bangkalan mencatat masih ada 976 kepala keluarga (KK) yang belum menikmati penerangan listrik sama sekali. Sebagian warga masih mengandalkan petromak dan obor untuk memenuhi kebutuhan penerangan sehari-hari.
Bangkalan memiliki 18 kecamatan dengan total 281 desa/kelurahan. Jumlah tersebut terdiri dari 273 desa dan delapan kelurahan.
Kondisi tersebut mendorong Pemkab Bangkalan memperluas usulan penerima program listrik pedesaan 2026. Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah daerah mengusulkan lokasi yang berada di 12 kecamatan dan 49 desa.
Pemkab Bangkalan juga mulai menyiapkan kebutuhan program untuk 2027. Pemerintah daerah telah menyampaikan 444 usulan kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur serta 246 usulan kepada Kementerian ESDM.
Fauzan menegaskan Pemkab Bangkalan siap memperbarui data apabila terdapat perubahan kondisi di lapangan. Pemerintah daerah juga membuka peluang penambahan usulan agar kebutuhan masyarakat yang belum memperoleh akses listrik dapat masuk dalam perencanaan.
Pemkab Bangkalan akan melakukan pemutakhiran dan penambahan data melalui sistem yang disediakan PLN dan Kementerian ESDM.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan kebutuhan elektrifikasi secara lebih akurat sekaligus mendukung perluasan akses listrik bagi masyarakat pedesaan di Bangkalan.
