JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membeberkan strategi utama pemerintah dalam menjaga iklim investasi nasional guna menarik minat investor global untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berbicara di hadapan pelaku ekonomi, sektor swasta, dan investor dunia dalam World Economic Forum (WEF) 2026 yang berlangsung di Davos, Swiss.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil dan tegas menjadi fondasi utama terciptanya iklim investasi yang sehat. Menurutnya, investor tidak akan menanamkan modal di negara yang lemah dalam kepastian hukum.
“Tidak ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak ada investor yang mau datang ke negara dengan tradisi hukum yang meragukan,” ujar Prabowo, Jumat (23/1/2026).
Sebagai contoh, Prabowo mengungkap keberhasilan pemerintah dalam mengungkap penyalahgunaan tata kelola bahan bakar dan minyak mentah, serta penertiban kawasan hutan ilegal. Negara telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan hutan yang sebelumnya dikuasai secara ilegal untuk kegiatan tambang dan perkebunan.
Ia menegaskan komitmennya untuk memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan tidak tunduk pada kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Penegakan hukum harus berdiri di atas segalanya,” tegasnya.
Selain kepastian hukum, pemerintah juga berfokus pada penyederhanaan regulasi dan pemangkasan birokrasi yang selama ini dinilai menghambat masuknya investasi. Prabowo menyebut ratusan aturan yang tidak relevan telah dihapus karena berpotensi memicu korupsi dan ketidakadilan.
Prabowo menegaskan Indonesia terbuka bagi investasi asing dan domestik, dengan syarat utama berupa stabilitas politik, ekonomi yang berkelanjutan, serta pemerintahan yang kuat, bersih, dan demokratis.
“Pertumbuhan ekonomi membutuhkan sektor swasta yang dinamis. Indonesia selalu terbuka bagi investasi,” tutup Prabowo.
