FALIHMEDIA.COM | SUMENEP – Penjabat (Plt.) Bupati Sumenep, Hj. Dewi Khalifah, SH., MH., M.Pd.I., memaparkan berbagai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam Rapat Paripurna DPRD. Paparan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat Paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Sumenep, dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota dewan.
Pemkab Sumenep Raih WTP Tujuh Tahun Berturut-turut
Dalam paparannya, Dewi Khalifah menyampaikan bahwa kinerja keuangan Pemkab Sumenep terus menunjukkan hasil positif. Hal ini dibuktikan dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tujuh tahun berturut-turut.
“Capaian ini mencerminkan kesungguhan pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan,” ujarnya, Rabu (30/10/2024).
Indeks Pembangunan Manusia dan Ekonomi Terus Meningkat
Plt. Bupati juga menyoroti kemajuan di berbagai sektor pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep terus naik dari tahun ke tahun — dari 67,74 pada 2021, menjadi 68,49 pada 2022, dan 69,13 pada 2023.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumenep menunjukkan hasil yang membanggakan. Angkanya tercatat 2,31 pada 2021, turun menjadi 1,36 pada 2022, dan 1,71 pada 2023. Capaian ini menjadikan Sumenep peringkat pertama di Jawa Timur selama dua tahun terakhir dalam hal penurunan pengangguran.
“Laju pertumbuhan ekonomi Sumenep juga meningkat pesat, mencapai 5,35 persen pada 2023. Angka ini tertinggi di Madura Raya, bahkan melampaui rata-rata nasional dan provinsi,” tambahnya.
Penurunan Kemiskinan dan Kenaikan Investasi
Pemkab Sumenep juga berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Dari 20,18 persen pada 2020, turun menjadi 17,78 persen pada 2024. Penurunan ini termasuk yang tertinggi di Jawa Timur.
Sementara itu, nilai investasi daerah terus meningkat dari Rp1,13 triliun pada 2021 menjadi Rp2,1 triliun pada 2023.
“Peningkatan investasi ini menunjukkan bahwa iklim usaha di Sumenep semakin kondusif dan menarik bagi investor,” jelas Dewi Khalifah.
Indeks Desa Membangun dan Peningkatan Layanan Publik
Selain sektor ekonomi, Indeks Desa Membangun (IDM) Sumenep juga mengalami peningkatan dari 0,6855 pada 2021 menjadi 0,7393 pada 2023. Pemerintah daerah terus berupaya memperkuat pembangunan desa agar lebih mandiri dan berdaya saing.
Pemkab Sumenep juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
DPRD Sumenep Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah
Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, SH., menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Pemkab. Ia berharap pembahasan Raperda APBD 2025 dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tahapan pembicaraan tingkat satu, mulai dari penyampaian nota penjelasan hingga pandangan umum fraksi dan jawaban Bupati, menjadi dasar penting bagi pembahasan selanjutnya antara Pemkab dan DPRD,” ujarnya.
Melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, diharapkan APBD Kabupaten Sumenep 2025 dapat disusun dengan lebih tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
