FALIHMEDIA.COM | SUMENEP – Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Graha Paripurna, Kamis (10/7/2025).
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1 persen, yang dinilai mencerminkan adanya progres dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketua Fraksi, H. Hosnan, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan PAD agar Kabupaten Sumenep lebih mandiri secara fiskal.
Sementara itu, Fraksi Gerindra-PKS menilai bahwa perubahan APBD tahun ini merupakan momen krusial untuk penyesuaian dan optimalisasi anggaran. Ketua Fraksi, Holik, menyampaikan enam catatan penting: peningkatan PAD, efisiensi belanja, pengelolaan pembiayaan, transparansi, partisipasi publik, serta penguatan kapasitas SDM aparatur. “P-APBD harus menjadi alat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dari Fraksi PAN, Ketua Fraksi Gunafi Syarif Arrodhy menyoroti pentingnya efisiensi belanja operasional dan penguatan pelayanan dasar, terutama mengingat keterbatasan ruang fiskal. Fraksi ini juga mendukung kenaikan anggaran belanja tak terduga hingga Rp5,6 miliar, sebagai langkah antisipatif terhadap fenomena alam ekstrem seperti aphelion, yang dapat berdampak pada kesehatan dan sektor pertanian.
Fraksi PPP melalui Ketua Dr. Moh. Asya’ari Muthhar, menegaskan pentingnya memprioritaskan belanja wajib seperti pendidikan dan kesehatan. Ia juga mencatat penurunan target pendapatan sebesar 6 persen, dari Rp2,59 triliun menjadi Rp2,44 triliun. Meski demikian, terdapat peningkatan PAD sebesar Rp4,5 miliar. PPP mendorong OPD agar terus melakukan inovasi dalam menggali potensi pendapatan daerah.
Ketua Fraksi Demokrat, Mulyadi, menekankan bahwa perubahan APBD bukanlah proses administratif biasa, tetapi bagian dari respon aktif terhadap dinamika lapangan. Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi ulang program pembangunan agar tetap konsisten dengan RPJMD dan RKPD.
Sementara itu, Fraksi NasDem yang dipimpin oleh H. Muta’em menekankan agar perubahan APBD mampu menjawab disparitas pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Fraksi ini juga mendorong peningkatan infrastruktur, keamanan laut di kepulauan, serta perhatian pada isu banjir dan pencemaran lingkungan.
Terakhir, Fraksi PKB melalui Ketua Rasidi, memberikan masukan terkait perlunya peningkatan PAD yang saat ini masih berkisar 10 persen dari APBD total. Ia mengusulkan pembentukan tim atau forum khusus untuk mengkaji dan menggali potensi PAD secara menyeluruh. Fraksi ini juga menyoroti penurunan belanja modal hampir 50 persen dan mendorong optimalisasi kerja perangkat daerah dengan pendekatan inovatif.
“APBD harus tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat pelaksanaan,” tegasnya.
Rapat Paripurna tersebut menjadi wujud nyata demokrasi lokal dalam membahas kebijakan anggaran publik yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
