SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemetaan potensi pajak dan retribusi serta percepatan digitalisasi sistem pembayaran non tunai.
Langkah tersebut ditegaskan dalam agenda High Level Meeting (HLM) Optimalisasi PAD Secara Non Tunai yang digelar di Ruang Adirasa Lantai II Kantor Pemkab Sumenep, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan strategis tersebut diikuti secara virtual oleh Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo melalui Zoom Meeting. Turut hadir Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim, Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya, Asisten I Sekdakab Ir. Didik Wahyudi, serta jajaran organisasi perangkat daerah penghasil di lingkungan Pemkab Sumenep.
Dalam arahannya, Bupati Fauzi menekankan pentingnya target yang jelas dan terukur bagi seluruh OPD yang memiliki potensi pendapatan daerah.
“Seluruh dinas yang memiliki potensi PAD harus segera memaparkan target yang bisa dicapai, baik tahun ini maupun tahun depan. Jadi target itu jangan hanya sekadar target,” tegasnya.
Baca juga: Pemkab Sumenep Genjot Transformasi Digital Lewat HLM TP2DD dan VIRAL Sumenep 2025
Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah daerah ialah melakukan identifikasi dan pemetaan menyeluruh terhadap objek pajak maupun retribusi di setiap OPD.
“Yang pertama harus dilakukan adalah identifikasi dan pemetaan objek pajak serta retribusi secara lengkap di setiap OPD yang memiliki potensi pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Fauzi juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan belanja pemerintah.
“PAD harus menyiapkan target aman agar 30 persen belanja pegawai bisa menyesuaikan dengan pendapatan asli daerah kita,” katanya.
Tidak hanya fokus pada optimalisasi potensi yang sudah ada, pemerintah daerah juga mendorong seluruh perangkat daerah lebih inovatif dalam menggali sumber pendapatan baru yang belum dimaksimalkan.
“Kita harus mencari potensi yang belum pernah dilakukan di daerah, tetapi berhasil diterapkan di daerah lain,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, digitalisasi sistem pembayaran PAD menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Sumenep. Pemkab menargetkan penguatan sistem pembayaran online agar penerimaan daerah berjalan lebih efektif, transparan, dan dapat dipantau secara real time.
Baca juga: Pemkab Sumenep Gelar High Level Meeting Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 2024
“Digitalisasi sistem pengumpulan sangat penting. Kita harus memperluas sistem pembayaran online supaya penerimaan PAD bisa dipantau secara real time,” jelasnya.
Bupati Fauzi juga menilai integrasi data perpajakan dan perizinan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan transparansi sekaligus meminimalisasi potensi kebocoran pendapatan daerah.
“Kalau kita bekerja tanpa data yang akurat, maka akan sulit membaca potensi sebenarnya. Karena itu integrasi data pajak dan perizinan harus diperkuat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya, memastikan pihaknya siap menindaklanjuti arahan Bupati dengan memperkuat koordinasi lintas OPD dan mempercepat transformasi digital dalam pelayanan pendapatan daerah.
HLM PAD 2026 menjadi momentum penting bagi Pemkab Sumenep dalam menyusun strategi peningkatan PAD yang lebih modern, transparan, dan berkelanjutan demi memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Sumenep.
