PAMEKASAN – Pemerintah membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring sebagai langkah antisipasi krisis global. Dewan Pendidikan Pamekasan langsung menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut karena dinilai lebih realistis.
Ketua Dewan Pendidikan Pamekasan, Sahibuddin, menegaskan bahwa sekolah perlu mempertahankan pembelajaran tatap muka sebagai metode utama. Ia menilai interaksi langsung antara guru dan siswa mampu meningkatkan pemahaman materi sekaligus membentuk karakter peserta didik.
“Guru dan siswa bisa berinteraksi aktif di kelas. Proses ini sangat penting untuk membangun akhlak dan kualitas belajar siswa,” ujar Sahibuddin, Senin (30/3/2026).
Menurut Sahibuddin, pemerintah harus mempertimbangkan kesenjangan akses internet yang masih terjadi di berbagai daerah, terutama wilayah terpencil. Ia menilai kondisi tersebut membuat penerapan sekolah daring belum bisa berjalan merata.
Ia menjelaskan bahwa wilayah perkotaan memang memiliki dukungan infrastruktur digital yang memadai. Namun, banyak daerah pelosok masih menghadapi jaringan komunikasi yang tidak stabil.
“Daerah kota mungkin siap, tetapi wilayah terpencil masih menghadapi hambatan besar dalam akses internet,” tegasnya.
Dewan Pendidikan Pamekasan juga mengingatkan bahwa penerapan pembelajaran daring tanpa kesiapan infrastruktur berisiko memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan. Karena itu, mereka menilai keputusan pembatalan kebijakan tersebut sudah tepat.
Melalui kebijakan ini, pemerintah diharapkan mampu menjaga pemerataan kualitas pendidikan sekaligus memastikan seluruh siswa memperoleh hak belajar secara optimal melalui pembelajaran langsung di ruang kelas.
