BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten Bangkalan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Pendopo Pratanu, Selasa (31/3/2026). Forum ini mengangkat tema percepatan pembangunan infrastruktur strategis berkelanjutan untuk mendorong investasi dan transformasi ekonomi.
Namun, sejumlah pihak menilai tema tersebut terlalu panjang dan kurang efektif. Mereka mendorong pemerintah daerah agar menggunakan tema yang lebih ringkas, padat, dan mudah dipahami publik.
Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Moh Yasin, menyoroti kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bangkalan sepanjang 2026. Ia menyebut capaian Bangkalan masih tertinggal dibanding daerah lain seperti Pamekasan, Gresik, dan Sidoarjo.
Menurut Yasin, pemerintah daerah harus segera memperbaiki perencanaan pembangunan dengan memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa tahun 2027 akan diwarnai keterbatasan fiskal akibat penyesuaian belanja nasional.
“Susun program yang realistis dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Jangan terlalu banyak, tapi harus tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga meminta Pemkab Bangkalan memperbaiki struktur belanja daerah. Yasin menekankan pentingnya mengurangi pengeluaran yang tidak prioritas seperti perjalanan dinas, jamuan makan-minum, serta kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung.
Selain itu, penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian serius. Bappeda Provinsi Jawa Timur berencana turun langsung ke lapangan untuk melakukan evaluasi dan mencari akar masalah.
Sementara itu, Bupati Bangkalan Lukman Hakim menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada 2027. Ia juga menyiapkan langkah strategis untuk menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Kami tetap fokus pada infrastruktur dasar dan pelayanan publik, sekaligus menyiapkan pembangunan jangka panjang, termasuk menarik investasi,” ujar Lukman.
Ia menambahkan, capaian pembangunan infrastruktur dan layanan dasar saat ini telah mencapai sekitar 70 hingga 80 persen. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan signifikan pada tahun 2027.
