SUMENEP – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa forum tersebut menjadi langkah strategis untuk menyempurnakan rancangan RKPD 2027.
“Kami melalui forum ini berkomitmen mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya saat kegiatan di Pendopo Agung Keraton, Senin (30/3/2026).
Musrenbang menjadi wadah penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Dengan demikian, program yang dihasilkan diharapkan berkualitas serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Bappeda melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga masyarakat umum untuk membahas rencana pembangunan secara bersama.
Arif menjelaskan, tahapan perencanaan pembangunan telah dilakukan secara berjenjang, mulai dari Musyawarah Desa (Musdes) pada Juli hingga September 2025, Forum Konsultasi Publik pada 27 Januari 2026, Musrenbang kecamatan pada 9–13 Februari 2026, hingga forum perangkat daerah pada 10 Maret 2026.
Hasilnya, sebanyak 771 usulan masyarakat telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI). Tingginya jumlah usulan tersebut menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Namun demikian, pemerintah daerah tetap melakukan penyaringan berdasarkan skala prioritas, ketersediaan anggaran, serta keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan.
“Melalui sinergi dan komitmen seluruh pihak, kami berharap perencanaan pembangunan 2027 mampu mendorong transformasi pembangunan yang lebih berkualitas dan tepat sasaran,” pungkasnya.
