SUMENEP – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya menjadikan keamanan anak sebagai bagian dari desain layanan digital sejak awal.
Hal itu disampaikan Meutya saat menerima audiensi Senior Director Government and Public Affairs Asia Pacific The LEGO Group Lizum Mishra di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Meutya membahas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.
Pembahasan turut mencakup pengelolaan fitur layanan digital yang berpotensi menghadirkan risiko bagi anak.
Menurut Meutya, pengelolaan akses bagi anak perlu dirancang dengan mempertimbangkan persetujuan orang tua. Pendekatan tersebut, menurutnya, lebih tepat dibandingkan memberikan akses terlebih dahulu, kemudian orang tua mempelajari cara mengatur interaksi anak di dalam layanan digital.
“Kami lebih memilih pendekatan di mana akses tidak diberikan begitu saja tanpa persetujuan orang tua,” tegas Meutya.
Edukasi Orang Tua Jadi Bagian Penting
Meutya menjelaskan, penerapan pendekatan tersebut perlu diiringi edukasi kepada orang tua mengenai cara mengelola interaksi anak di ruang digital.
Edukasi, lanjutnya, tidak selalu harus dilakukan melalui penyampaian informasi secara langsung. Orang tua juga dapat belajar melalui pengalaman saat mendampingi anak menggunakan layanan digital.
“Jumlah penduduk kita hampir 200 juta jiwa. Kita tidak mungkin mengedukasi semua orang tua. Cara edukasi terbaik adalah melalui pengalaman langsung. Kita berikan akses awal tanpa fitur interaksi, lalu orang tua belajar bagaimana mengelola interaksi tersebut,” jelas Meutya.
Dalam audiensi itu, Meutya juga menyampaikan dukungan terhadap kehadiran LEGO di Indonesia. Namun, dukungan tersebut tetap disertai penekanan agar penerapan layanan dan kegiatan perusahaan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam PP TUNAS.
“Sekali lagi, kami akan sangat mendukung. Namun, tentu saja hal ini tetap harus mematuhi ketentuan PP Tunas,” pungkas Meutya. (Komdigi)
