JAKARTA – Indonesia mempertegas komitmennya untuk memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam tata kelola ekonomi global melalui partisipasi aktif pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Presidensi Afrika Selatan 2025. Indonesia menyuarakan pentingnya inklusivitas, ketahanan global, serta penguatan peran Global South agar forum G20 benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh bangsa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir pada rangkaian hari pertama KTT G20 di Johannesburg.
“Pertemuan ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya G20 diselenggarakan di benua Afrika. Afrika Selatan mengangkat tema “Solidarity, Equality, Sustainability,” sebagai penutup tongkat estafet kepemimpinan negara-negara Global South setelah Indonesia (2022), India, Brasil, dan kini Afrika Selatan,” katanya, Minggu (23/11/2025).
Menurut Airlangga, Gibran mengikuti dua sesi diskusi yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pembiayaan pembangunan, serta isu strategis seperti pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, transisi energi, dan penguatan ketahanan pangan.
Dalam pidatonya, Gibran menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi global harus berlangsung kuat, adil, dan inklusif. Untuk mewujudkannya, diperlukan dukungan pembiayaan internasional yang dapat diakses secara mudah, terprediksi, dan adil bagi negara berkembang. Ia menyebut beberapa langkah seperti penghapusan utang, skema pembiayaan inovatif, blended finance, hingga percepatan transisi hijau.
Indonesia juga memperkenalkan inovasi digital berbiaya rendah, yakni sistem QRIS, sebagai contoh nyata bagaimana digitalisasi dapat memperluas inklusi keuangan dan memperkuat konektivitas ekonomi di kawasan. Selain itu, Indonesia mendorong dimulainya dialog G20 mengenai ekonomi berbasis kecerdasan buatan (AI) selaras dengan pesatnya perkembangan teknologi keuangan global.
Dalam konteks ketahanan pangan, Indonesia menggarisbawahi bahwa isu tersebut bukan sekadar agenda ekonomi, tetapi kebutuhan fundamental dunia. Leaders’ Report mencatat sekitar 720 juta orang masih mengalami kelaparan. Indonesia menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi solusi strategis karena melibatkan produk lokal, memberdayakan petani dan peternak, serta mendorong ekonomi daerah melalui rantai pasok nasional.
Pembahasan G20 juga menyoroti penurunan risiko bencana sebagai bagian dari rencana pembangunan Indonesia, mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di ring of fire dan rentan terhadap bencana alam. Airlangga menyampaikan bahwa sebagian bencana maupun krisis kemanusiaan di dunia—seperti Gaza, Ukraina, Sudan, dan Sahel—menegaskan pentingnya menempatkan aspek kemanusiaan sebagai pusat tata kelola global. Indonesia mendorong G20 agar menjadi contoh dalam mengedepankan solidaritas kemanusiaan.
