FALIHMEDIA.COM | BANDUNG – Setelah melalui rangkaian pembahasan sejak awal November, DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat Tahun 2026 dalam rapat paripurna. Total anggaran ditetapkan sebesar Rp30,496 triliun, terdiri dari pendapatan daerah Rp30,115 triliun, belanja Rp29,829 triliun, penerimaan pembiayaan Rp380,820 miliar, serta pengeluaran pembiayaan Rp666,806 miliar.
Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa menegaskan bahwa pengesahan tersebut merupakan puncak dari proses panjang yang melibatkan komisi, fraksi, hingga Badan Anggaran. Menurutnya, seluruh tahapan pembahasan dilakukan secara mendalam dan transparan.
“Alhamdulillah, Badan Anggaran telah merampungkan pembahasan dan memaparkan hasil kerja di rapat paripurna,” ujarnya pada Minggu (23/11/2025).
Proses pengesahan dimulai setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan nota pengantar Ranperda APBD pada 5 November 2025. Dalam pembahasan, pendapatan daerah 2026 mengalami kenaikan signifikan dari target awal Rp28,780 triliun menjadi Rp30,115 triliun. Wakil Ketua Badan Anggaran Ono Surono menjelaskan bahwa kenaikan tersebut berasal dari tiga komponen utama:
PAD meningkat dari Rp18,853 triliun menjadi Rp19,519 triliun.
Pendapatan transfer naik dari Rp9,902 triliun menjadi Rp10,572 triliun.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap Rp23,858 miliar.
Belanja daerah juga naik dari usulan awal Rp28,494 triliun menjadi Rp29,829 triliun. Perubahan paling mencolok terjadi pada belanja operasi yang meningkat menjadi Rp20,271 triliun, serta belanja modal yang naik ke Rp3,246 triliun. Sementara itu, belanja tidak terduga justru turun dari Rp251,510 miliar menjadi Rp129,510 miliar.
Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa fokus pembangunan Jawa Barat pada 2026 berada pada pemenuhan infrastruktur dasar, terutama peningkatan kualitas jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. Pemerintah menargetkan tingkat kemantapan jalan mencapai lebih dari 90 persen, bahkan diharapkan bisa menyentuh angka 95 persen melalui alokasi Rp4,8 triliun.
“Kita ingin tingkat kemantapan jalan berada di atas 90 persen, syukur bisa 95 persen,” katanya.
Selain sektor jalan, pemerintah juga menyiapkan hampir Rp500 miliar untuk pembangunan unit sekolah baru sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan. Di bidang kesehatan, Pemprov Jabar merencanakan pembangunan rumah sakit daerah baru di Kabupaten Indramayu.
Penanganan banjir turut menjadi perhatian melalui pembangunan infrastruktur daerah aliran sungai. Anggaran juga disiapkan untuk program listrik bagi masyarakat miskin sebesar Rp78 miliar serta pembangunan penerangan jalan umum senilai Rp473 miliar.
“Semua ini menjadi kerangka prioritas pembangunan Jawa Barat pada 2026,” tegas Dedi.
