SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM Jatim) menggelar Rapat Koordinasi Satuan Tugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai langkah percepatan operasionalisasi program nasional tersebut di seluruh wilayah Jatim.
Agenda ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah antara kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga perangkat pelaksana di daerah demi memastikan kesiapan lahan, pembangunan gerai, dan sinkronisasi data berjalan seragam.
Kepala Diskop UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa, menegaskan bahwa keberhasilan program KDKMP sangat bergantung pada kuatnya koordinasi lintas sektor.
“Mulai dari penyiapan lahan hingga kesiapan satgas, semuanya harus terintegrasi dengan baik. Koperasi Merah Putih akan berhasil ketika seluruh daerah bergerak serempak,” ujarnya di Surabaya, Senin (8/12/2025).
Ia menambahkan bahwa pembangunan gerai perlu dilakukan bersamaan di seluruh kabupaten/kota agar Jawa Timur dapat menjadi daerah paling siap dalam implementasi nasional KDKMP.
Plt. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Jatim, Mohamad Aftabuddin RZ, turut membuka kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa Koperasi Merah Putih bukan hanya program struktural, tetapi memiliki dimensi sosial yang kuat.
Baca juga: Pemprov Jatim Percepat Transformasi Digital, Targetkan Layanan Publik Terintegrasi dan Responsif
“Ini ikhtiar besar untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Para penggerak di lapangan bekerja dengan ketulusan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik, Koko Haryono, memaparkan arah kebijakan nasional KDKMP.
“Koperasi ini dirancang untuk mempersingkat rantai distribusi, khususnya komoditas pangan, sehingga desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa percepatan implementasi di daerah sangat diperlukan.
Baca juga: Diskop Jatim Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus KDKMP di Sumenep
Koko juga menjelaskan delapan pilar penguatan operasional, termasuk digitalisasi layanan melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).
“Platform tersebut menjadi basis integrasi data nasional untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah pengajuan pembiayaan koperasi,” jelasnya.
Paparan berikutnya disampaikan Pabandya Komsos Kodam V/Brawijaya, Setiyadi Purnomo, yang menjelaskan progres pendataan lahan serta pengecekan lokasi oleh jajaran TNI. Ia mengungkapkan bahwa beberapa kendala masih ditemukan, seperti ketidaksesuaian luas lahan dan status kepemilikan.
Meski begitu, TNI memastikan pendampingan terus dilakukan hingga gerai dapat dibangun di seluruh daerah.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri, Bahri, memaparkan pemanfaatan aset desa untuk mendukung pembangunan fisik KDKMP.
“Desa dapat menyediakan lahan minimal 1.000 meter persegi melalui pemanfaatan aset, sewa, maupun hibah sesuai regulasi. Kemendagri juga terus menyinkronkan data lahan, termasuk yang berada di kawasan hutan atau lahan sawah dilindungi, untuk mempercepat Etape II operasional KDKMP,” paparnya.
Ia menambahkan, beberapa provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Lampung telah menunjukkan progres pendataan lahan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang menjadi dasar pemetaan kebutuhan pembangunan fisik koperasi.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi langsung antara narasumber dan perwakilan kabupaten/kota untuk menggali kendala lapangan sekaligus merumuskan solusi bersama.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap mampu memperkuat kolaborasi antara pusat, daerah, TNI, desa, dan stakeholder lain sehingga pembangunan gerai Koperasi Merah Putih dapat dipercepat. Jatim pun ditargetkan menjadi provinsi terdepan dalam implementasi KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
